.

.
.

24 Juni 2015

Hanif : Perbedaan Itu Rahmat, Konflik itu merusak dan Merugikan



Catatan M. Hanif Dhakiri ats Muktamar PKB di Surabaya

Surabaya 1 September 2014 Tepat tengah malam, Cak Imin terpilih secara aklamasi dalam Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2014. Diikuti oleh sekitar 3000 peserta dari 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan 505 Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Indonesia, Muktamar mengukuhkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB 2014-2019. Raut wajah haru dan bangga memenuhi Ballroom Hotel Empire, Surabaya. Sebuah ekspresi yang lama tidak ditemukan dalam perhelatan tertinggi partai yang dilahirkan dari rahim organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU).

Semenjak kelahirannya pada 23 Juli 1998, PKB boleh dikata tak pernah sepi dari konflik. Dualisme kepemimpinan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz selalu memantik perseteruan politik internal yang merusak. Dari episode konflik internal itu banyak kader terlempar dari pusaran politik partai dan melahirkan dua partai sempalan: Partai Kejayaan Demokraai (PKD) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Prestasi elektoral partai penerus perjuangan Gus Dur ini pun terus menurun dari pemilu ke pemilu.

Adalah Muhaimin Iskandar, politisi muda anak ideologis Gus Dur, yang berhasil mengukir kembali prestasi PKB dalam percaturan politik nasional. Di tengah suasana konflik yang keras, Cak Imin --demikian ia biasa disapa-- berhasil meloloskan PKB pada Pemilu 2009. Saat itu, banyak pengamat dan lembaga survei memprediksi PKB tidak akan lolos ambang batas parlemen sebesar 3.5 persen. Tetapi fakta berbicara lain. Meskipun mengalami penurunan drastis akibat konflik internal yang seolah tak terdamaikan, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin saat itu berhasil lolos dari ambang batas parlemen dan mengirimkan 28 kadernya ke Senayan.

Tidak hanya itu. Pada tahun yang sama, Cak Imin juga berhasil membawa PKB ke dalam gerbong pemerintahan dengan mendukung pasangan SBY-Boediono yang memenangi Pilpres 2009. PKB pun mengirimkan dua orang wakilnya di Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY-Boediono. Masa-masa sebelum hingga tahun 2009 adalah masa-masa berat bagi PKB sebagai partai politik. Namun di bawah kepemimpinan Cak Imin, eksistensi PKB tetap nyata dan mewarnai percaturan politik nasional.

Pada Pemilu 2014, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin bangkit. Konsolidasi politik dan organisasi dilakukan secara intensif. Gagasan dan kreativitas politik menyeruak laksana air bah menerjang dunia media massa yang makin partisan dan business-oriented. PKB yang tidak memiliki media publik tiap hari muncul di media massa.

Kader-kader dan tokoh-tokoh senior seperti KH Ma'ruf Amin, Alwi Shihab, Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD dirangkul kembali untuk membesarkan PKB. Hubungan dengan NU yang dulu sering on-off disinergikan. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj pun jadi sering runtang-runtung bersama Cak Imin menyapa basis-basis NU di banyak daerah. Tokoh baru juga direkrut oleh Cak Imin untuk menambah energi politik dan sekaligus meneguhkan ideologi PKB yang inklusif dan terbuka. Bos Lion Air Rusdi Kirana, Raja Dangdut Rhoma Irama dan Musisi Ahmad Dhani digandeng untuk memantapkan konsolidasi dan gerak politik partai.

Gaya kepemimpinan Cak Imin yang dingin, cerdas dan kreatif itu memantik kegairahan baru warga NU dalam ber-PKB. Semangat ber-PKB tumbuh dimana-mana. Kebanggaan pada PKB menguat di kalangan warga NU yang merupakan captive market partai ini. Puncaknya, pada Pemilu 2014 PKB mengalami reborn, terlahir kembali sebagai kekuatan politik nasional yang besar dan diperhitungkan.

Pada pemilu yang dianggap paling brutal pasca reformasi itu, PKB meraup sekitar 11,3 juta suara, 47 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 144 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi dan 1.302 kursi DPRD kabupaten/kota. Total persentase kenaikan suara PKB secara nasional mencapai sekitar 115 persen. Di daerah, PKB secara rata-rata mengalami kenaikan di atas 100 persen. Prestasi ini dilengkapi dengan keberhasilan Cak Imin membawa PKB dalam koalisi politik yang memenangi Pilpres 2014, koalisi partai pengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kebangkitan PKB pada Pemilu 2014 itu disebabkan banyak faktor. Mulai dari struktur partai yang solid, sinergi NU-PKB, kegigihan para calon anggota legislatif, opini partai yang makin positif, peranan kiai kampung dan pesantren, rekonsiliasi yang maksimal hingga kehadiran tokoh-tokoh baru di partai "anak kandung" NU itu. Namun di atas semua itu, capaian politik PKB adalah prestasi kepemimpinan Cak Imin. Direktur Indo Barometer M. Qodari menyebutnya sebagai "leadership effect", pengaruh dari kepemimpinan Cak Imin. Sementara budayawan-politisi Erros Djarot mentasbihkan kepemimpinan Cak Imin sebagai kepemimpinan dengan "kepiawaian Gus Dur".

Lantaran itulah maka terpilihnya Cak Imin secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PKB 2014-2019 bukan hal aneh. Keterpilihan itu menjadi semacam reward politik pada Cak Imin yang telah berhasil memimpin dan mengembalikan kebesaran PKB. Jika ada suara sumbang terkait aklamasi itu dipastikan tidak berpijak pada fakta dan nalar yang obyektif. Jika ada, suara sumbang itu lebih mewakili cara pandang yang murni like and dislike dan tidak berdiri di atas kepentingan PKB sebagai kolektif politik warga Nahdliyyin.

Selain terkait reward politik karena berprestasi, aklamasi Cak Imin dalam Muktamar sesungguhnya juga mencerminkan dua hal penting. Pertama, refleksi kader-kader PKB atas sejarah konflik yang cukup lama menyandera partai dalam stagnasi dan kemunduran. Kedua, koreksi atas mekanisme politik liberal dalam suksesi kepemimpinan partai.

Sejarah konflik internal di PKB telah menciptakan trauma politik tersendiri yang membuat setiap kader berhati-hati dalam menilai diri sendiri, melihat momentum dan menyikapi perbedaan. Ada pembelajaran konflik yang dapat dirasakan bersama sebagai semacam nilai-nilai baru yang harus dipegang teguh. Nilai-nilai baru itu adalah keyakinan bahwa konflik itu merusak dan tidak menguntungkan siapapun termasuk pihak yang menang. Konflik hanya akan membuka ruang orang lain untuk intervensi dan mengacak-acak internal partai dan pada gilirannya mengkerdilkan partai.

Dari pembelajaran konflik itu, kader-kader PKB menjadi semakin dewasa dalam berpolitik. Egoisme personal ditekan di bawah kepentingan besar partai agar tetap solid dan kompak. Demikian pula, nalar politik yang obyektif menjadi kian dominan dalam menyikapi momentum dan perbedaan. Pembelajaran akan konflik ini menyumbang mulusnya sesi pleno pemilihan Ketua Umum DPP PKB dalam Muktamar tahun ini.

Di luar masalah itu, aklamasi Cak Imin dalam Muktamar juga merupakan koreksi atas praktik demokrasi liberal di dalam partai. Sebagaimana diketahui, forum-forum permusyawaratan tertinggi partai politik di Indonesia senantiasa diwarnai oleh konflik antar kandidat yang acap membelah partai dan fenomena politik uang yang memprihatinkan.

Bukan rahasia lagi bahwa pemilihan ketua umum dalam forum permusyawaratan tertinggi partai seperti Muktamar, Munas, Kongres dan semacamnya selalu dipenuhi aroma persaingan yang tidak sehat. Demokrasi liberal di dalam partai telah membuka ruang bagi keperanan uang untuk menentukan pemimpin. Seorang kandidat tak jarang harus keluar milyaran rupiah untuk menjadi ketua umum partai. Lebih lanjut, apabila uang sudah keluar dan ternyata kalah, maka partai dibelah.

Fenomena umum itu tentu tidak selaras dengan karakter demokrasi Indonesia yang berbasis gotong-royong. Kata orang Jawa, yen ono rembug ya dirembug (kalau ada masalah ya dimusyawarahkan). Tampaknya liberalisasi politik di negeri ini sudah menghancurkan nilai-nilai dan kultur dasar Indonesia yang penuh kebersamaan.

Mekanisme voting atau pemungutan suara seolah menjadi satu-satunya mekanisme demokratis yang tersedia. Padahal selain lebih berkarakter Indonesia, aklamasi itu juga demokratis. Permusyawaratan untuk mencapai mufakat itu terasa lebih manusiawi daripada sekedar pertarungan kekuatan. Ujung pemungutan suara adalah kemenangan atau kekalahan, sementara ujung dari aklamasi adalah kebijaksanaan.

Dari pengalaman aklamasi Cak Imin dalam Muktamar PKB 2014 di Surabaya, kita sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan itu rahmat, tetapi konflik jelas merusak dan merugikan semua pihak. Dari pengalaman itu juga kita sampai pada kesimpulan bahwa aklamasi adalah mekanisme demokrasi yang khas Indonesia dan patut digelorakan di semua ruang kompetisi politik.

Mengutip kalimat Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo dalam suatu kesempatan: "Kalau ada 10 orang, 9 di antaranya gila dan hanya 1 orang yang waras, apa iya kita akan ikut yang 9 orang?". Demokrasi adalah jalan dunia yang tidak bisa ditolak, tetapi Indonesia memiliki jalan demokrasinya sendiri: demokrasi gotong royong, demokrasi Pancasila. (MMD)