.

.
.

10 Februari 2015

Langkah Pemerintah Perpanjang Kontrak PT Freeport Disesalkan PKB


Jakarta, Perpanjangan izin ekspor bahan mentah selama 6 bulan kedepan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sangat disayangkan oleh Fraksi Partai kebangkitan Bangsa DPRR RI.

Dikatakan oleh Ketua Fraksi (PKB) DPR RI, Helmy Faishal Zaeni, terkait perpanjangan izin PT Freeport, amat sangat disayangkan, namun bila hal tersebut sudah terjadi maka dalam proses pengelolaannya harus dikawal bersama – sama.

“Kita (Fraksi PKB) sangat menyayangkan diperpanjangnya kontrak PT Freeport selama 6 bulan kedepan. Namun demikian hal itu sudah terjadi, oleh karenanya dalam proses pengelolaan PT Freeport kedepan Fraksi PKB akan mengawalnya. Hal tersebut kita lakukan agar dapat sejalan dengan nawacita Presiden Jokowi, untuk menjaga Negara Indonesia mampu dalam mengatasi ketahanan energy nasional,” terang Helmy. Kamis (05/02/2015).

Helmy menuturkan, Indonesia harus dapat melakukan harmonisasi yang terkait dengan peraturan perundang – undangan dan aturan – aturan lainnya yang menyangkut permasalahan pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui revisi UU 4/2009 tentang mineral dan batubara (Minerba).

“Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam pemerintah Indonesia harus segera mungkin melakukan harmonisasi RUU dan aturan lain melalui revisi UU yang terkait dengan mineral dan batubara,” tegasnya.

Terkait dengan pengelolan SDA tersebut, tambahnya Helmy, juga tidak terlepas dari Kementerian ESDM, sebagai kementerian yang konsen terhadap SDA Negara Indonesia sebagai sumber kekayaan Bangsa.

“Seharusnya kementerian ESDM menjadikan proses harmonisasi tersebut sebagai rencana strategis (Resntra) sehingga jelas aturannya,” ujar mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) di era Presiden SBY tersebut.

Helmy menilai keinginan PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Gersik tak patut kritiknya. Sebagai perusahaan yang berada di Papua, seharusnya membangun smelter di bumi Cendrawasih.

“Ini merupakan penghiatanan bagi rakyat Papua dan Negara Indonesia bila Fraksi PKB tidak mengawal pengelolaan yang dilakukan Freeport. Terkait pembangunan smelter di Gersik sangatlah tak elok dan tak etis, seharusnya smelter dibangun di bumi Cendrawasih,” Pungkasnya. (Irf)

pkb.or.id