.

.
.

21 Februari 2015

Ketum DPP PKB Targetkan Menjadi Pemenang Kedua Pada Pemilu 2019



Mataram - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menargetkan partai yang dipimpinnya bisa menjadi pemenang kedua pada Pemilu 2019.

"Ini komitmen kita bahwa PKB harus bisa menjadi nomor dua secara nasional di Pemilu 2019. Kalau tidak nomor dua, ya nomor satu," kata Muhaimin Iskandar pada acara rapat kerja Fraksi PKB DPR RI yang dihadiri ribuan kader dan tokoh PKB di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/2).

Menurut Ketum, untuk bisa mewujudkan target itu, seluruh kader, baik yang kini duduk di legislatif dari DPR hingga DPRD, para menteri, pengurus dari DPP hingga PAC di daerah harus terjun memberikan sumbangsih pikiran dan pengabdian selama 24 jam kepada masyarakat.

"Kalau ini sudah kita lakukan, maka masyarakat akan melihat lalu memberikan dukungannya kepada PKB," serunya.

Selain kader, beliau  juga meminta dan berpesan kepada para menteri asal PKB yang kini duduk di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memperbanyak program yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh daerah.

17 Februari 2015

Hasil Pembahasan Tentang Perubahan dalam Pilkada

Revisi UU tentang Pilkada akhirnya disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/2). Perubahan yang disepakati dalam UU Pilkada, yakni penyelenggara Pilkada adalah KPU, tak ada lagi perdebatan soal rezim pemilu atau rezim Pemda yang berimplikasi pada penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan Pilkada tak lagi menjadi 17 bulan melainkan menjadi tujuh bulan. Semua juga sepakat untuk menghapus uji publik. Uji integritas dan kapasitas dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, lewat tahap sosialisasi.

Untuk calon independen, ada tahap sosialisasi yang dilakukan calon yang bersangkutan. Syarat calon kepala daerah berpendidikan minimal SMA sederajat. Usia minimal untuk calon gubernur adalah 30 tahun, dan calon walikota/ bupati adalah 25 tahun.

Syarat calon kepala daerah juga tidak menjadi terpidana selama lima tahun. Syarat dukungan untuk calon independen dinaikkan sebesar 3,5 persen dari jumlah penduduk, alias dari yang semula minimal 3 persen dari jumlah penduduk menjadi 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk.

Pilkada juga disepakati akan dilaksanakan sepaket antara calon kepala daerah dengan wakilnya. Pilkada juga disepakati satu putaran dengan ambang batas kemenangan nol persen. Sengketa Pilkada akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

15 Februari 2015

Kyai Rusydi dan Gus Nung Terpilih Sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz PKB Jepara


Jepara,  KH.Muhammad Rusydi dan KH. Nurudin Amin  terpilih secara aklamasi  dalam forum Musyawarah Cabang (Muscab) PKB kabupaten Jepara  sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz masa bakti  Periode 2015-2020.

Kyai Rusydi merupakan alumnus Pondok Pesantren Al fadlu Wal Fadilah Kaliwungu Kendal, Jabatan terakhir beliau adalah Ketua Dewan Syuro DPAC PKB Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

KH. Nurudin Amin atau yang akrab disapa Gus Nung  adalah mantan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Jepara dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasyim As’ary Bangsri.

Acara yang diselenggarakan pada Minggu (15/02) bertempat di kantor DPC PKB Kabupaten Jepara diahdiri seluruh jajaran pengurus DPAC PKB se Kabupaten Jepara.

Hadir pula dalam kesemptan tersebut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat DPP PKB Ali Ansori, M.Si  dan H. Fathan Subhi anggota DRRI dari FPKB Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 (Jepara Kudus dan Demak).

13 Februari 2015

PKB Jawa Tengah Gelar Masura di Dapil 7



Kebumen, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Tengah bersama  Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC.PKB) Kabupaten Kebumen menggelar Majelis Silaturahim Ulama Rakyat (Masura)  bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Wonoyosso Kabupetn Kebumen.

Acara yang dilaksanakan pada Juma'at (13/02) tersebut dihadiri oleh para ulama dan kyai kampung serta ribuan kader PKB  di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII - Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara mengankat tema utama " Mebentenge Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah dengan Politik" .


Masura merupakan Majelis perekat antara ulama dan rakyat di PKB sebagai sebuah jalinan komunikasi dan silaturahim yang pada awalnya dibentuk oleh KH. Abdurrahman Wahid saat menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB.

Hadir dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yaitu Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara serta daerah lain disekitarnya seperti dari Cilacap, Banyumas Purworejo dan bebrapa daerah lainnya.

Dari DPP PKB hadir H.  Imam Nachrowi yang juga Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) sementara dari unsur DPW hadir KH. Yusuf CHudlori, Ketua Tanfidz DPW. PKB Jawa Tengah bersama jajaran pengurus DPW PKB lainnya.

Dalam sambutannya H.Imam Nahrawi menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan antara Nahdlatul Ulama dan PKB dalm upaya menjaga Islam Rahmatan Lil 'Alamin, selain itu dtambahkannya lagi pentingnya menjaga ketuhan NKRI dalam Bhineka Tunggal Ika.

Sementara itu KH. M.Yusuf Chudlori Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Tengah dalam kesempatan itu mengajak kepada seluruh elemen PKB di Jawa Tengah dan khusunya yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk tetap menjaga kekompakan bersama demi perjuangan PKB baik dalam menyambut Pemilukada maupun Pemilu tahun 2019.

Hadir Pula sesepuh PKB Kabupaten Kebumen KH. Muntaha Mahfudz sebagai tuan rumah sekaligus Pengansuh Pondok Pesantren Salafiyah Wonoyoso yang bebrapa waktu lalu dipercaya kembali dalam forum musyawarah cabang  sebagai ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kebumen Periode 2015-2020. (Irf)




PKB KABUPATEN KENDAL ANCANG ANCANG HADAPI PEMILUKADA

Kendal, Jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Kendal suhu politik sudah mulai memnas. Sejumlah parpol sudah kian intens mencari koalisi. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal belum memulai tahapan Pilkada.

Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah mengawalinya dengan membentuk Desk Pilkada.


Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB, Syamsul Huda mengatakan, partainya sudah membentuk tim desk Pilkada. Tujuannya untuk membangun komunikasi antar parpol. Sebab PKB yang hanya memiliki enam kursi di DPRD kurang memenuhi syarat untuk mengajukan calon sendiri. “Selain desk pilkada juga untuk mencari dan mengakomodir calon bupati yang akan diajukan oleh partai. Sebab kami sudah berkomitmen akan mengusung calon bupati dari internal,” katanya, Senin (9/2).


Peluang PKB untuk memenangkan Pilbup Kendal sangatlah mungkin, karena basis masyarakat Kendal yang juga didominasi beragama Islam dengan kultur warga Nahdiyin. “Hampir sebagian besar basis masyarakat Kendal ini warnanya hijau semua,” tambahnya.

PKB KABUPATEN SEMARANG HADAPI PERSIAPAN PEMILUKADA DENGAN MEMBENTUK DESK PILKADA

Ungaran, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Semarang membentuk desk Pilkada untuk melakukan komunikasi politik menjelang Pilbub Kabupaten Semarang 2015.

Ketua DPC PKB Kabupaten Semarang, Mas'ud Ridwan kepada Krjogja.com mengatakan pembentukan desk Pilkada PKB menindaklanjuti instruksi DPP PKB melalui surat No 2336/DPP-03/VI/A.1/1/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pilkada bakal calon PKB.

"Desk Pilkada PKB sudah bisa bekerja untuk menjalin komunikasi politik kepada nama-nama yang muncul untuk mencalonkan Bupati Semarang," kata Mas'ud Ridwan, Jumat (6/2/2015).

Ia juga mengatakan Desk Pilkada PKB terdiri lima orang harus membangun komunikasi politik dengan parpol lain, karena PKB tidak bisa mengusung calon bupati sendiri. "Jadi, desk pilkada yang akan membuka ruang komunikasi politik, bila memungkinkan membuka pendaftaran di internal PKB," pungkasnya. (Irf)


KR

10 Februari 2015

Menteri Marwan : "Tiap Desa Terima Rp 750 Juta Mulai April Nanti "


Jakarta
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pada April mendatang, setiap desa di Indonesia rata-rata akan mendapatkan dana Rp 750 juta. Dana ini berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana desa serta alokasi dana desa rutin dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.

"Pada April ini, sebanyak 70.045 desa akan mendapatkan rata-rata Rp 750 juta," kata Marwan dalam rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, 6 Februari 2015.

Marwan menjelaskan, sebelum desa menerima dana ini, kepala desa dan perangkatnya bakal didampingi oleh fasilitator dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Selama masa vakum hingga April, mereka didampingi agar bisa mencanangkan bagusnya ke mana dana ratusan juta ini diarahkan," ujarnya.

Langkah Pemerintah Perpanjang Kontrak PT Freeport Disesalkan PKB


Jakarta, Perpanjangan izin ekspor bahan mentah selama 6 bulan kedepan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sangat disayangkan oleh Fraksi Partai kebangkitan Bangsa DPRR RI.

Dikatakan oleh Ketua Fraksi (PKB) DPR RI, Helmy Faishal Zaeni, terkait perpanjangan izin PT Freeport, amat sangat disayangkan, namun bila hal tersebut sudah terjadi maka dalam proses pengelolaannya harus dikawal bersama – sama.

“Kita (Fraksi PKB) sangat menyayangkan diperpanjangnya kontrak PT Freeport selama 6 bulan kedepan. Namun demikian hal itu sudah terjadi, oleh karenanya dalam proses pengelolaan PT Freeport kedepan Fraksi PKB akan mengawalnya. Hal tersebut kita lakukan agar dapat sejalan dengan nawacita Presiden Jokowi, untuk menjaga Negara Indonesia mampu dalam mengatasi ketahanan energy nasional,” terang Helmy. Kamis (05/02/2015).

Helmy menuturkan, Indonesia harus dapat melakukan harmonisasi yang terkait dengan peraturan perundang – undangan dan aturan – aturan lainnya yang menyangkut permasalahan pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui revisi UU 4/2009 tentang mineral dan batubara (Minerba).

“Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam pemerintah Indonesia harus segera mungkin melakukan harmonisasi RUU dan aturan lain melalui revisi UU yang terkait dengan mineral dan batubara,” tegasnya.

3 Februari 2015

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRRI DARI JAWA TENGAH

NO
DAPIL
KAB / KOTA
NAMA
1
Jateng 1
Kabupaten Semarang,
Kota Semarang,
Kabupaten Kendal,
Kota Saltiga
KH. Alamudin Dimyati Rois
2
Jateng 2
Kabupaten Jepara,
Kabupaten Kudus,
Kabupaten Demak
Drs. H. Fathan Subhi
3
Jateng 3
Kabupaten Rembang,
Kabupaten Pati,
Kabupaten Blora,
Kabupaten Grobogan
Drs. H. Arvin  Hakim Toha
4
Jateng 4
Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Saragen,
Kabupaten Wonogiri
-
5
J

TABEL PEROLEHAN SUARA DAN KURSI DPRD JATENG / DPR RI PKB PEMILU 1999 SD 2014

NO
TAHUN PEMILU
SUARA
JAWA TENGAH
DPRD JATENG
DPR-RI
1.
1999
2,967,387
16
16
2.
2004
2,594,257
15
13
3.
2009
1.175.025
9
6
4
2014
2.259.365
13
10
earfund.files