.

.
.

27 Januari 2015

PKB Prioritaskan Kader Internal di Pilkada 2015


UNGARAN - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah bergerak cepat paska disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilukada dengan menggelar Workshop Pemilukada membedah undang-undang tersebut di Balai Mong Ungaran Kamis kemarin (22/1).

Acara yang dihadiri oleh Ketua DPC PKB se Jateng dan para anggota Fraksi PKB DPRD provinsi dan kota/kabupaten di Jateng itu menghadirkan pembicara anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Malik Haromain dan Anggota KPUD Jateng Hakim Junaidi.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlori mengatakan, PKB akan memaksimalkan pemilukada serentak pada tahun 2015 ini dengan bisa menempatkan beberapa kadernya menduduki posisi orang nomor satu atau nomor dua. Pemilukada 2015 ini memiliki arti penting bagi PKB sebagai investasi politik pada pemilu tahun 2019 mendatang.

“Kita akan berusaha untuk merebut posisi bupati/walikota di beberapa daerah. Memiliki seorang walikota/bupati itu sudah memegang 30 persen suara pada pemilu legislative 2019 nanti. Ibaratnya, memiliki 1 bupati/walikota sama dengan memiliki 6 anggota DPRD,” kata pengasuh pondok pesantren dari Magelang ini.


Namun demikian, Gus Yusuf belum bisa merinci daerah mana saja yang akan dibidik. Acara tersebut juga akan dijadikan ajang untuk membuat peta dan membedah kekuatan PKB di 16 daerah di Jateng yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2015 ini.

“Salah satu tujuan acara ini adalah memetakan kekuatan PKB di 16 daerah yang akan melakukan pemilukada serentak. Namun demikian, di beberapa daerah sudah kami lakukan survai dalam rangka pemilukada ini,” katanya.

Disisi lain, katanya, pihaknya juga sudah mulai menginventarisir tokoh-tokoh internal PKB dan juga NU yang pantas dan punya kemampuan untuk diusung pada pemilukada. Lebih dari itu, juga melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Diakuinya, komunikasi politik diutamakan dengan PDIP dan dengan anggota KIH lainnya.

“Ada keinginan dari DPP agar program Jokowi-JK bisa berkesinambungan sampai bawah. Setelah gubernurnya dari PDIP, tentu bupati atau walikotanya kalau tidak PDIP ya PKB. Kami sendiri akan memprioritaskan calon internal, dan itu bisa dari PKB atau NU,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Malik Haromain mengatakan, pendaftaran bakal calon akan dimulai akhir Februari. Itu artinya, partai hanya memiliki waktu penjaringan bakal calon tinggal sebulan.

“Partai atau partai koalisi bisa mendaftarkan balon lebih dari satu. Nanti memang ada uji public. Namun uji public itu tidak akan bisa membatalkan pencalonan seseorang. Uji public hanya sebagai syarat saja,” kata politisi yang ikut membahas Perppu No 1 tahun 2014 itu. (irf)