.

.
.

4 November 2014

PKB Jawa Tengah Siap Kawal UU Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan



Semarang,  Partai politik itu hampir tidak pernah berbicara soal konsep desa, apalagi turun ke desa-desa. Para politisi itu akan turun ke desa menjelang kampanye untuk mencari dukungan.

“Seharusnya para politisi itu sudah saatnya turun blusukan ke desa-desa, di situlah terdapat potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya,”kata Pratomo Pegiat Pemberdayaan Perdesan dalam acara Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Jateng bertema “Selamat Datang Undang-undang Desa, Format Baru Mensejahterakan Desa” di Graha DPW PKB Jateng, Selasa (4/11) malam.


Hampir semua persoalan di bangsa ini, lanjut dia, ada di pedesaan, mulai dari perekonomian hingga potensi alamnya. Dalam mengelola potensi itu sekarang sudah ada payung hukumnya UU no 6 tahun 2014 tentang 2014 dan PP 48 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa.

”Yang paling urgen untuk disorot dalam undang-undang itu adalah Bab IX soal pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan juga Bab X soal badan usaha milik desa badan usaha milik desa (BUM Desa, red) dua hal itu yang penting untuk dicermati,”ujarnya.

Dikatakannya, undang-undang itu menegaskan desa dapat mendirikan BUM Desa, sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Badan usaha ini untuk menggali potensi sumber daya ekonomi dan terkait dengan ketahanan pangan.

Ditingkatan Provinsi, lanjut dia, Gubernur mempersiapkan pembentukan perusahaan daerah yang menangani persoalan pangan. Sehingga mendatangnya Jateng mampu mencukupi kebutuhan pangan secara nasional.

“Beberapa pasar agro di desa perputaran uangnya satu hari mencapai miliaran rupiah. Di pasar desa inilah simpul perekonomian berawal, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik,”tambahnya.

Ketua Fraksi FPKB DPRD Jateng, MH Wicaksono, mengatakan seluruh anggota dewan dari fraksinya berasal dari desa begitu juga dengan konstituen partainya karena itu akan mengawal kebijakan soal perdesaan.

”Warga nahdliyin itu tinggal di desa-desa dan itu menjadi bagian dari kami. Kami akan membuat desa-desa dampingan untuk melakukan percepatan pemberdayaan masyarakat desa,”tambahnya.