.

.
.

29 Agustus 2010

TINJAUAN PELAKSANAAN KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA

Oleh : H. Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si.
(Ketua Komisi VIII DPR RI &
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng)

Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kulural  anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. 

Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia juga diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut. 

Dua protokol tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Senjata membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak melarang perdangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara.


Kompleksitas Permasalahan Anak
Permasalahan anak  sungguh sangat kompleks karena mencakup berbagai dimensi baik keluarga, lingkungan sosial, pendidikan sampai ke perangkat hukum. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan anak telah dilakukan baik oleh pemerintah, kalangan swasta maupun NGO. Tetapi sayanganya berbagai upaya tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan anak di Indonesia. Buktinya, permasalahan anak masih banyak yang belum ditangani. Hal ini terjadi karena  pemerintah, kalangan swasta maupun NGO yang mengangkat isu anak sebagian besar programnya lebih diarahkan pada ranah sosialisasi terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Masih sangat jarang program-program dalam bentuk advokasi maupun mitigasi yang berkiatan langsung dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh anak itu sendiri. 


Permasalahan anak yang masih sering kita jumpai diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja anak, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, anak jalanan, anak terlantar, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis, sampai pada perlakuan salah lainnya.
Kasus eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual yang disertai dengan kekerasan bahkan pembunuhan secara kejam juga semakin meningkat. Kasus penculikan bayi terutama di kota-kota besar yang disinyalir dilakukan oleh sindikat yang terorganisir untuk diperdagangkan, dieksploitasi maupun pengasuhan secara illegal juga menjadi kasus yang mewarnai pemberitaan di media massa beberapa tahun terakhir ini. Belum lagi munculnya kekerasan atau pembunuhan anak oleh orang tua sendiri atau orang-orang terdekat karena tekanan ekonomi, gangguan jiwa atau karena kelainan seksual.

Tawaran Solusi
Faktor terpenting yang menyebabkan tingginya permasalahan anak adalah tingginya tingkat kemiskinan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang tidak merata antar daerah, adanya ketidakadilan sosial ekonomi yang berimbas pada terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tionggi antara si kaya dengan si miskin. Kebijakan ekonomi makro yang diterapkan pemerintah juga kurang mendukung terhadap masyarakat marginal, kasus-kasus penggusuran dan pengusiran keluarga-keluarga miskin dari tanah/rumahnya dengan berbagai macam alasan telah menambah kompleksitas permasalahan anak.

Karena itu penyelesaian permasalahan anak juga harus dimulai dari pembuatan kebijakan pembangunan negara yang berorientasi pada pemerataan pembanguan sampai ke pelosok-pelosok desa dan perlindungan terhadap kaum marginal. Dengan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah-daerah maka  tidak akan terjadi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota.
Selain itu berbagai kebijakan tentang anak juga harus terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih/duplikasi program di berbagai kementerian  atau lembaga. Saat ini program yang menangani tentang anak ada di Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan di berbagai Kementerian lainnya. 

Sayangnya, program masih berkutat pada ranah sosialisasi, harmonisasi, program-program carity   yang belum mengarah pada program-program pemberdayaan untuk anak. Karena itu program yang bersentuhan dengan anak di berbagai kementerian harus didorong agar lebih menyentuh pada persoalan-persoalan anak, advokasi maupun pemberdayaan anak. 

Karena itu Komisi VIII DPR RI secara khusus memperhatikan isu-isu anak di Indonesia terutama dalam konteks budgeting, legislasi  maupun pengawasan atas pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif terutama yang berkaitan dengan upaya memajukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Komisi VIII DPR RI juga selalu menyerap aspirasi masyaraklat sipil termasuk organisasi non pemerintah yang concern terhadap persoalan anak.  

Pada ranah kebijakan, Komisi VIII DPR RI  Pada tanggal 28  Januari 2010 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Yanrehsos Kementerian Sosial RI, Dirjen Binkesmas Kementerian Kesehatan RI, Direktur I Kamtransnas Bareskrim POLRI, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia membahas masalah kekerasan terhadap anak dan upaya lintas sektoral yang perlu dilaksanakan dalam Perlindungan Anak di Indonesia menghasilkan berbagai rekomendasi diantaranya adalah: meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan data dan informasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program perlindungan anak lintas sektoral, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak; mendukung untuk melakukan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terutama dalam implementasi dan koordinasi teknis; 

Komisi VIII DPR RI juga mendesak Bareskrim POLRI untuk menindak secara tegas dan konsisten terhadap individu atau kelompok terorganisir dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dalam penanganan penertiban hendaknya memperhatikan aspek perlindungan anak; penanganan perlindungan dan pelayanan anak secara sistematis, dan integratif serta sosialisasi yang intensif program-program perlindungan anak; mendesak agar Kementerian Kesehatan RI memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) kepada anak-anak korban kekerasan, korban eksploitasi, korban perdagangan, korban penelantaran dan anak-anak dari keluarga miskin termasuk anak-anak jalanan sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun langkah strategis yang direkomendasikan Komisi VIII DPR RI kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak diantaranya adalah perlunya ditingkatkan koordinasi, sinkronisasi dan  sinergi  secara intensif antar stakeholders pusat dan daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah, dan penelantaran serta semua permasalahan anak yang dituangkan dalam suatu naskah kerjasama; membangun kemitraan strategis, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam negeri maupun luar negeri,  yayasan,  organisasi sosial,  rumah singgah, dan pihak-pihak lainnya  untuk meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas pelayanan kesejahteraan, rehabilitasi, dan perlindungan anak; menggerakkan dunia usaha agar melaksanakan tanggung jawab dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan anak (corporate sosial responsibility); dan nencanangkan gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan masyarakat, dan mensosialisasikan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, serta mempromosikan hak-hak anak, termasuk gerakan penyelamatan anak-anak dari jalanan secara nasional. 

Selain melalui ranah kebijakan, langkah-langkah nyata untuk melakukan perlindungan terhadap anak juga harus dimulai dari ranah keluarga, lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan. Kita harus menciptakan tatanan masyarakat yang sadar akan hak-hak anak dan mampu memberikan suasana yang aman dan anyaman  untuk tumbuh dan berkembangnya anak sehingga sepuluh hak anak sebagaimana tercantum di dalam konvensi Hak Anak PBB.