.

.
.

3 Agustus 2010

Cak Imin: UU Ketenagakerjaan Segera Direvisi

Medan - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memberikan sinyal akan segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Proses revisi diawali kajian komprehensif oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menelaah lebih rinci dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut.

Demikian disampaikan Mennakertrans di Medan, Selasa (3/8/2010). UU Ketenagakerjaan terus mengundang kontroversi karena buruh mengeluhkan praktik kontrak kerja yang tidak terkendali dan pengusaha resah dengan prosedur pemecatan yang rumit ditambah nilai pesangon yang tinggi.

"Agar pikiran (revisi) itu produktif, saya minta untuk dibicarakan lagi dalam forum tripartit nasional. Kami menugaskan LIPI untuk mengkaji lebih detail juga membuat komparasi politik perburuhan di negara lain dan kajian lintas kementerian secara intensif. Kami berharap proses revisi bisa dimulai tahun ini," kata Muhaimin.

Menurut Mennakertrans, semua pihak sudah menangkap ada kebutuhan penyempurnaan UU No 13/2003, terutama soal outsourcing yang perlu dikelola lebih detail dan juga soal pesangon yg memberatkan investor baru masuk ke Indonesia.

Pengusaha sejak tahun 2006 mendesak pemerintah agar merevisi UU Ketenagakerjaan dengan dalih proses pemutusan hubungan kerja yang rumit dan nilai pesangon yang memberatkan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban mengatakan, LIPI harus meneliti dampak riil UU Ketenagakerjaan tersebut. Hasil penelitian baru dapat menjadi pijakan pemerintah untuk memutuskan arah revisi tersebut.

"Berdasarkan penelitian kami, walau terus mengeluhkan pesangon yang besar ternyata hanya 1 persen perusahaan yang mengalokasikan dana pesangon untuk pekerja. Artinya, kepatuhan pengusaha membayar pesangon juga patut dipertanyakan," ujar Rekson.

K-SBSI sendiri menginginkan revisi UU Ketenagakerjaan fokus pada penguatan sanksi pelanggaran sistem outsourcing (kontrak kerja). Pengawasan yang lemah dan ketiadaan sanksi membuat praktik kontrak kerja semakin tak terkendali.

Penandatanganan PKB

Sementara di Jakarta, Ketua Serikat Pekerja Bank Permata Mukhlis Candra Kurniawan dan Direktur Utama PermataBank David Fletcher menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2010-2012 diisaksikan Menakertrans.

Serikat pekerja dan manajemen brunding secara bipartit pada 17-21 Mei 2010. Namun, perundingan molor sampai 11 Juni karena ada beberapa pasal yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

"Dalam  proses pembuatan PKB, pihak  pekerja dan pengusaha dapat melakukan negosiasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bentuk musyawarah. Dalam forum  tersebut  akan  terjadi  dialog  yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan  produktivitas dan kesejahteraan pekerja serta menguntungkan perusahaan," kata Muhaimin.

Sampai April 2010, sudah 10.667 perusahaan yang menandatangani PKB. Hal ini cukup menggembirakan karena terus meningkat dari 10.501 perusahaan tahun 2009 dan 9.756 perusahaan tahun 2008.

Menurut David  Fletcher, PKB ini  merupakan cermin kerja sama antara perusahaan dan salah satu mitra strategis kami, yaitu serikat pekerja dalam menciptakan iklim kerja  yang  lebih baik.
"Kami  sangat  gembira bahwa kesepakatan  ini  dapat  tercapai sehingga PKB ini dapat menjadi pedoman dalam  menjelaskan  hak dan kewajiban perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja  secara  keseluruhan, mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul, serta mengembangkan dan memupuk hubungan kerja sama yang lebih erat dalam mencapai tujuan  bersama," katanya.

Mukhlis Candra Kurniawan menambahkan, PKB bukanlah sebuah keberpihakan kepada hanya pengusaha atau karyawan, melainkan merupakan suatu cermin kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki tiap-tiap pihak yang perlu dijunjung tinggi. (Source: Kompas, ksp).