.

.
.

28 Juli 2010

PKB DAN AGENDA PENGHIJAUAN

              Ungkapan “Green Party, Indonesia Hijau” sangat menarik untuk ditelaah sekaligus juga direfleksikan bersama. Hal ini menyiratkan setidaknya pada dua makna penting. Pertama, bisa dimaknai dalam pengertian politik, yaitu istilah “Green Party” menjurus pada partai politik yang simbol dan logonya didominasi oleh warna hijau—dalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seolah-olah, lewat ungkapan itu, hendak menghijaukan masyarakat Indonesia, yang berarti kemenangan dan kejayaan PKB.
Kedua, bermakna pentingnya melestarikan lingkungan atau menjaga alam. Ini juga sangat penting bila dihubungkan dengan agenda dan pengambilan isu sosial PKB. Bukankah sangat jarang partai-partai politik yang tampak peduli terhadap nasib masa depan lingkungan? Agenda penghijauan dalam arti lingkungan hidup sejatinya menjadi prioritas program PKB di tengah sepinya partai-partai lain memikirkan isu itu.
Sangat baik sekali bila PKB menjadi pelopor kampanye terciptanya lingkungan yang bersih lewat program penghijauan. Inilah menurut saya fungsi partai yang sebenar-benarnya, ikut serta secara aktif dalam memberikan rasa aman, tentram, dan sehat untuk semua lapisan masyarakat. Artinya, realisasi program partai sesungguhnya tidak semata-mata fokus pada kompetisi memperebutkan kursi presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, tapi juga pada bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Mempelopori kampanye penghijauan merupakan bagian dari pendidikan politik untuk rakyat. Sebab, pendidikan politik sangat perlu dilakukan untuk dapat mengontrol kinerja pemerintah dan termasuk pula para wakil rakyat di parlemen, baik di daerah maupun pusat. Jika pendidikan politik ini berjalan dengan baik, maka tidak mustahil akan terjadi penguatan civil society atau masyarakat politik yang kuat.
Hal itulah barangkali yang dimaksud oleh Ignas Kleden (2001), bahwa persoalan politik Indonesia di masa depan bukanlah mencari pemerintahan yang kuat dan presiden yang kuat. Kegagalan Orde lama dan Orde Baru tidak disebabkan kedua presiden pada masa itu terlalu lemah. Melainkan karena keduanya terlalu kuat. Yang lebih perlu dibenahi adalah pembentukan suatu masyarakat politik yang kuat, yang mau dan mampu mengawasi pemimpin politik mana pun yang dipilih.
Dalam konteks lingkungan, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan menjadi angin segar bagi “manusia Indonesia”—meminjam istilah Mochtar Lubis—untuk masa depan bumi yang lebih baik. Proses penjagaan lingkungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dan disandarkan pada masyarakat semata, yang seringkali menjadi objek dari kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi harus dijalankan secara bersama-bersama, baik masyarakat maupun pemerintah.
Karena itu, sebagai sebuah partai, PKB dapat mengambil dua peran gerakan, yakni di tingkatan wacana (discourse) dan aksi (action). Dua tingkatan wacana dan aksi ini harus berjalan simultan dan secara serempak, agar apa yang diwacanakan nanti juga terealisasi di tatanan empiris. Lalu, bagaimana memperkuat isu lingkungan hidup menjadi sebuah wacana sekaligus pula sebagai aksi?

Mewacanakan krisis lingkungan
Upaya menjaga lingkungan yang melibatkan semua pihak pada lapisan masyarakat adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu pula dengan PKB yang diharapkan ke depan, terus terlibat aktif bersama para aktivis lingkungan hidup, LSM, mahasiswa, dan tokoh agama(wan) untuk mengkampanyekan larangan pengrusakan terhadap lingkungan.
Krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Untuk itu diperlukan perubahan fundamental dan radikal. Sebuah pola atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorang, melainkan juga budaya masyarakat secara keseluruhan (Keraf, 2000).
 PKB sesungguhnya mempunyai tradisi dan latar belakang ideologi yang sangat mumpuni untuk mengangkat persoalan krisis lingkungan ke publik. PKB, yang lahir dari rahim NU, jelas mempunyai wawasan keilmuan yang memadai tentang bagaimana hubungan seorang manusia dengan alam lingkungan (hablu min al-alam)—sebagaimana diajarkan di pesantren-pesantren. Dengan modal itu, mewacanakan krisis lingkungan yang kemudian diharapkan menjadi salah satu program isu prioritas oleh PKB, sejatinya tidak ada persoalan yang menghambat untuk direalisasikan.
Pendapat Hassan Hanafi dalam karyanya Religion, Ideology, and Developmentalism (1990), menarik untuk direnungkan, dengan menawarkan apa yang dikenal sebagai teologi untuk memperlakukan bumi. Bagaimana semestinya bumi ini diperlakukan? Menurut Hanafi, bumi merupakan ciptaan Tuhan yang harus dikelola manusia secara baik dan benar. Tak ada satupun manusia yang sesungguhnya berhak mengklaim memiliki barang sejengkalpun terhadap bumi, karena bumi ini adalah milik-Nya. Oleh karenanya, tidak dibenarkan jika ada manusia yang arogan ketika merasa memiliki tanah di bumi.
Arogansi dalam pengertian, misalnya, ketika manusia merasa memiliki sejengkal tanah, lalu dia berbuat seenaknya sendiri; mengebor, mengeruk, mengeksploitasi, tanpa memikirkan apa akibatnya. Juga arogansi seperti, oleh karena manusia hidup di alam dan lingkungan, lalu ia seenaknya mengotori dan mencemari alam dan lingkungan dengan polusi serta berbagai perbuatan lainnya yang sesungguhnya akan merusak bumi.
Lynn White Jr (1999) juga pernah melontarkan kritik tajam dengan mengecam agama-agama monoteistik tidak bersahabat dengan alam. Menurutnya, ada kesalahan teologis dalam menafsirkan agama dalam kaitannya dengan alam. Masalah utamanya karena manusia dalam tafsir agama ditempatkan dalam posisi superior dan alam inferior.
Akibatnya, eksploitasi alam seolah menjadi sah dan itu menjadi persoalan ketika saat ini agama akan dikedepankan dalam upaya menjaga ekologi. Artinya, ketika agama menempatkan alam lebih rendah dari manusia, eksploitasi sekehendak manusia menjadi sah.
Dari itu, ke depan, barangkali kita perlu mengkaji ulang, agar al-usul al-khamsah (lima dasar) dalam hukum Islam yang meliputi, memelihara agama (hifdz al-din) memelihara akal (hifdz al-`aql), memelihara jiwa (hifdz al-nafs), memelihara kehormatan (hifdz al- `ardl), dan memelihara harta benda (hifdz al-mal) ditambah dengan satu asl (dasar) lagi, yaitu memelihara lingkungan (hifdz al-bi'ah). Alasannya, karena lima dasar itu sudah dianggap tidak memadai untuk menyadarkan masyarakat agar menghentikan melakukan perusakan lingkungan.

PKB In Action
Layak diapresiasi kegiatan PKB yang telah menanam 10.000 bibit pohon dalam rangka Ulang Tahunnya yang ke-12. Kegiatan ini tentu merupakan langkah konkrit dan riil PKB dalam memberikan pelayanan hidup kepada masyarakat. PKB, dengan demikian telah melakukan aksi nyata dalam rangka menyelamatkan lingkungan.
“Tiga tahun lalu, kita sudah mendeklarasikan diri sebagai partai hijau, green party. Itu adalah penegaskan komitmen PKB sebagai partai yang peduli terhadap lingkungan hidup. Kegiatan ini adalah bagian dari peneguhan kembali PKB sebagai partai hijau,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, sebagaimana dilansir detik.com, (11/07/2010).
Namun demikian, alangkah baiknya bila aksi nyata PKB ini juga dibarengi dengan kontrol terhadap pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi pemicu secara langsung atau tidak langsung atas pengrusakan alam lingkungan. Sebab, disadari atau tidak, berbagai kehancuran ekologi di Tanah Air sebenarnya juga terjadi ditengarahi karena kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Tanah longsor dan banjir yang menimpa negeri ini akibat kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan hutan di masa lalu.
Hutan digunduli secara legal melalui HPH, dana reboisasi terus dipungut, tetapi penghutanan kembali tidak dilakukan secara benar dan konsisten. Tebang pilih tercantum dalam peraturan, namun cuma bagus di atas kertas. Korupsi dan aji mumpung telah menghancurkan hutan yang sekarang dialami anak bangsa ini melalui musibah banjir dan tanah longsor.
Perilaku Illegal logging, menurut pengamatan Totyo Sugiarto (2006), terjadi di mana-mana dengan kecepatan perusakan hutan yang amat dahsyat, lebih dari 7 hektar per menit dan terus mengalami percepatan. Manusia membabat hutan dengan serampangan, terus merusak hutan demi tumpukan uang dari penjualan kayu gelondongan, memperluas persawahan, perkebunan dan daerah hunian.
Itu sebabnya, banyak kalangan pernah secara tegas menolak keras PP No 2 tahun 2008 yang diteken langsung presiden SBY waktu itu. Bukan hanya lantaran harga sewa hutan yang tergolong supermurah alias pemasangan harga obral bagi perusahaan tambang, tetapi juga lebih mementingkan dampak ekologis yang pada akhirnya akan memperparah kondisi lingkungan hidup yang kian waktu kian tragis.
Dengan memperhatikan kondisi itu, maka proyek pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah wajib dipikir secara jernih dan penuh kehatian-hatian. Seringkali muncul suatu kebimbangan tentang model pembangunan berkelanjutan yang bisa menyeimbangkan antara dua kepentingan utama, yaitu kepentingan manajemen lingkungan dan kepentingan industrialisasi yang profit oriented secara penuh untuk menjamin masa depan bumi ini.
Memang, laju proses pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan. Namun yang terpenting adalah bagaimana strategi memberikan suatu sisi pendekatan yang bisa meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunannya. Pemahaman dan juga sekaligus kekhawatiran atas dampak negatif tentu sangat beralasan sebab realitas menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan pastilah tidak bisa terlepas dari proses eksplorasi—untuk tidak mengatakan “eksploitasi”—terhadap alam. Semoga ini menjadi renungan.
Selamat hari jadi ke-12 untuk PKB!