.

.
.

4 Juni 2010

Usulan Kenaikan PT 5% Ditolak


Jakarta – Sebagian besar partai politik (parpol) mengindikasikan penolakan terhadap usulan kenaikan batas ambang parliamentary threshold (PT) sebesar 5%.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Marwan Ja’far menilai, usulan Golkar tersebut terlalu terburu-buru. Apalagi, sampai saat ini belum ada pembahasan soal wacana tersebut dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. ”PT 5% itu rasionalisasinya apa? Kan harus dijelaskan dulu. Bukan asal bicara.Pansusnya saja belum dibentuk, pasti ada perdebatan, diskusi, dan alasan yang rasional,” tegas Marwan di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut Ketua DPP PKB ini, yang lebih penting saat ini adalah pembenahan sistem pemilu yang adil dan fair bagi semua. Bukan memperdebatkan persoalan PT.

“Perlu demokrasi yang fair dan kompetitif, bukan money politics dan bukan menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat,” tandasnya. Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali secara tegas menolak usulan kenaikan PT menjadi 5% dalam revisi UU Pemilu. Sebab, menurut dia, dengan PT 2,5% saja,ada sekitar 18 juta suara yang terbuang atau sia-sia. Karena itu, jika nantinya PT dinaikkan menjadi 5%, hal tersebut akan menyebabkan terbuangnya suara lebih besar.Dia memperkirakan ada lebih dari 36 juta suara ditambah golput yang mencapai 30% akan terbuang percuma. Apalagi, ujar Menteri Agama itu,motif kenaikan PT hanya untuk mengenyahkan partai gurem.“Kalau ini cuma keinginan untuk mengenyahkan yang kecil, ini tidak sehat dalam penataan politik di Indonesia,” tegas Suryadharma di Jakarta kemarin.

Suryadharma mengaku mendapatkan kabar bahwa perubahan PT menjadi 5% tersebut sengaja diusulkan parpol besar untuk menyederhanakan partai.Jika hal ini yang terjadi, ujarnya, maka harus ada konsensus nasional di antara parpol-parpol yang ada mengenai jumlah partai yang ideal. Penolakan juga dilontarkan Partai Gerindra.Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi secara tegas menolak usulan kenaikan PT 5%.“Kami tidak setuju,” tegas Suhardi. Menurut dia, perlu adanya argumentasi yang kuat untuk meningkatkan PT menjadi 5%. Belajar dari Pemilu lalu,ujarnya,masih banyak pemilih yang tidak memberikan hak suaranya. ”Kalau dinaikan, jelas menguntungkan partai besar. Kalau ingin meningkatkan kualitas demokrasi, kami setuju. Tetapi jangan sekadar partai besar ingin menang,” tandasnya.

Suhardi juga menilai, PT 5% akan mempersempit kesempatan tampilnya orangorang yang memiliki kualitas untuk menjadi calon legislatif maupun calon presiden.“Calon kan tidak mesti dari partai besar,” tegasnya. Dia juga tidak setuju dengan sistem electoral threshold yang tetap memberikan calon dari partai politik untuk masuk ke parlemen, tetapi menggabungkan diri dengan fraksi lain.Sebab,menurut dia,penggabungan tersebut dipastikan memiliki unsur keterpaksaan.“ Itu juga tidak baik buat demokrasi,” jelasnya. Karena itu, Gerindra mengusulkan agar PT tetap 2,5%. Jika memang ada rencana untuk dinaikkan, kenaikannya tidak jauh dari angka itu. Adapun Ketua DPP Partai Hanura Samuel Koto menilai, perlu ada pengkajian mendalam sebelum memutuskan kenaikan persentase PT.

“Harus ada rasionalitasnya,” tandasnya. Meski demikian, Samuel mengaku, Hanura belum bisa memberikan pendapat atas wacana ini. Dia mengatakan, Hanura masih melakukan kajian mendalam. Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham justru menilai usulan menaikkan PT dan electoral threshold(ET) dalam revisi paket Undang-Undang (UU) Politik tidak terlalu substantif untuk diperdebatkan. Menurut Idrus, yang harus disepakati bersama adalah apakah demokrasi di Indonesia masih pada tahapan transisi atau sudah masuk tahapan konsolidasi? “Jika kita sepakat bahwa kita sudah masuk konsolidasi demokrasi, menaikkan PT ataupun ET itu adalah implikasi dari konsolidasi demokrasi.

Sebab, dalam konsolidasi demokrasi,kita semua menginginkan adanya penyederhanaan partai politik,” tegas Idrus saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara pimpinan partai politik dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Idrus memaparkan, secara sosiologis dan psikologis, bangsa Indonesia sudah masuk pada tahap konsolidasi demokrasi.Karena itu, pola pikir dalam membuat suatu rancangan UU juga tidak boleh masih berada di masa transisi demokrasi. Jika pola pikirnya masih pada masa transisi, ujarnya, akan selalu ada permaafan terhadap praktik-praktik yang justru menjauhkan kualitas parpol sebagai penyangga demokrasi.

“Saat ini, kita sudah harus masuk pada bagaimana merancang format ideal politik bangsa ini.Tidak terus masuk pada perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya,” tandasnya. (Sumber: Seputar Indonesia, adam prawira/stacy louise/nurul huda/rahmat sahid).