.

.
.

4 Juni 2010

Menakertrans: Cegah Korupsi dengan Integritas dan Profesionalitas Pejabat KPA

Jakarta - Menakertrans Muhaimin Iskandar  meminta para pengguna anggaran atau pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen melaksanakan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai peraturan yang berlaku dan bebas korupsi. “Pencegahan korupsi akan berhasil apabila integritas dan profesionalitas pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran betul-betul bisa menjadi SDM Indonesia yang memiliki komitmen tinggi,” kata Muhaimin usai membuka Rakor Pencegahan Tipikor Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2010 di Jakarta bebarapa waktu yang lalu.

Menurut Muhaimin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu pejabat kuasa pengguna anggaran harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya apabila nantinya Kemnakertrans menjadi bagian dari sistem integral sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Tahun ini Kemnakertrans mendapat anggaran Rp2,8 triliun. Bila nanti sukses dalam semua pengelolaannya dan apalagi menjadi bagian dari sistim integral sistim pendidikan nasional, tidak tertutup kemungkinan puluhan triliun rupiah untuk Kemnakertrans ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan  dari sistim penganggaran prioritas-prioritas nasional.

Ia berharap rapat konsolidasi dan koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk mencegah tindak pidana  korupsi dalam pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemnakertrans. “Kuasa penggunaan anggaran itu akan mengerti betul peluang-peluang adanya kemungkinan pembocoran anggaran,” katanya.

Untuk itu, dengan keterbatasan jangkauan program-program pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pengawasan dapat terus secara langsung melekat di dalamnya untuk mengawasi pelaksanaan tanpa harus dari pusat. Disitulah yang disebut integritas, profesionalitas serta komitmen dari semua pelaksana anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

 “Apalagi, daerah-daerah yang jauh itu secara moral, secara profesional, secara integritas bisa mempertanggungjawabkan sehingga tidak lagi hanya karena takut diawasi, hanya karena takut kepada aparat, tetapi betul-betul karena kesadaran dan integritas, profesionalitas,” katanya.

Muhaimin menjelaskan, dari data hasil pengawasan intern Itjen Kemnakertrans, sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 terjadi peningkatan hasil temuan yang merugikan Negara.

Tahun 2006 saja, kejadian yang merugikan negara sebesar Rp3,383 miliar. Tahun 2007 turun menjadi Rp2,707 miliar. Tahun 2008 meningkat lagi menjadi Rp5,158 miliar dan pada tahun 2009 kembali meningkat menjadi Rp7,776 miliar.

Walaupun temuan Itjen tidak semuanya merupakan unsur korupsi, menurutnya, sebagian besar karena lemahnya pengendalian intern dan lemahnya SDM pengelola kegiatan dan secara prosentase jumlah kejadian yang merugikan Negara tidak terlalu besar dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan kepada Kemnakertrans.

“Jadi, ada sekitar 0,023 persen dari total pagu anggaran. Lokasi kejadiannyapun tersebar di beberapa daerah. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, agar kedepan kejadian seperti ini harus semakin ditekan dan bila mungkin dapat dihilangkan,” ujarnya.

Menteri juga menekankan agar setiap pimpinan dalam satuan kerja (Satker) yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memahami betul unsur-unsur dalam Sistim Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

“Kita berkewajiban meningkatkan opini BPK atas laporan keuangan Kemnakertrans tahun 2010 dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.  (Source: Kominfo Ne