.

.
.

14 Mei 2010

PKB Jawa Tengah Bela Petani Tembakau dan Buruh rokok

RANCANGAN Undang-undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan diminta mengakomodasi berbagai aspek, termasuk kesejahteraan petani dan buruh pabnk rokok. Pihaknya siap memperjuangkan aspirasi para petani tembakau dan buruh rokok, karena nasib mereka tidak diperhatikan dalam RUU tersebut.

Demikian dikatakan Ketua DPP PKB H Abdul Kadir Karding, dalam Seminar tentang RUU Tembakau yang digelar DPW PKB Jawa Tengah di Semarang, Jumat (30/4).Abdul Kadir Karding yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI ini menuturkan pemberlakukan undang-undang ini akan menim-bulkan konflik di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Atas dasar itu, untuk meminimalisir konflik antarelemen yang berbeda pandangan tersebut perlu dilakukan dialog yang konstruktif dengan mengedepankan pertimbangan rasional dan logis.

"Ini juga demi menyelamatkan nasib jutaan petani tembakau ke depan," tandasnya.Ketika didesak peserta seminar . yang sebagian besar petani dan buruh rokok agar yang mengemuka di seminar dijadikan rekomendasi ke forum DPR RI, Kar-ding menyatakan kesiapannya.PKB, ujar Karding, siap melakukan upaya politik untuk membantu para petani dan buruh rokok, agar tidak dirugikan dam-pak dari RUU itu.

"Kami akan mendorong anggota FPKB yang berada di Komisi IX untuk memperjuangkan nasib petani dan buruh rokok ini. Tentu saja semua kekuatan harus bergabung, misalnya bila diperlukan para petani harus menyampaikan aspirasi ke DPR. termasuk buruh. Semua komponen harus bersatu jika memang menghendaki RUU ini dikritisi ataupun ditolak," tandas Karding yang juga-Ketua DPW PKB Jateng ini.Sementara itu. Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau lndo-nesia (APTI) Nurtantio Wis-nubrata mengatakan, pihaknya siap mendukung penerbitan rancangan undang-undang temba-kau, asal kepentingan para petani tembakau dan buruh pabnk rokok terakomodasi.

"Kalau yang dilindungi tidak sekadar kesehatan, tapi juga aspek ketenagakerjaan seperti petani dan buruh rokok dilindungi, kita tidak masalah, "ungkapnya seminar tentang RUU Tembakau yang digelar DPW PKB Jawa Tengah di Semarang kemarin.Wisnu mengatakan, keberadaan RUU itu dirasa lebih baik dibanding Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau. Sebab RPP tersebut sangat diskriminatif terhadap tembakau. "Karena menggolongkan tanaman ini sebagai salah satu zat adiktif, seperti halnya nikotin. RPP ini yang kitategas tolak," sebutnya.

Pembicara lainnya. Pengasuh Pondok Pesenatren Edi Mancoro Salatiga. KH Mahfudz Ridawan mengatakan, pemberlakukan produk hukum tentang tembakau mi sudah dapat dipastikan dampaknya terhadap petani."Madhorotnya sudah pasti Tapi, manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan undang-undang ini belum jelas. Parahnya lagi, kadang-kadang persoalan kecil justru diurus, sehingga sampai keluar fatwa bahwa rokok itu haram. Saya Mustasyar PBNU akan membebaskan warga NU untuk menyikapi persoalanm rokok ini sebagai sesuatu yang biasa. Tidak perlu ada fatwa segala," imbuhnya, bow