.

.
.

14 Mei 2010

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggagas perlawanan terhadap gerakan antirokok dan tembakau,



Temanggung, Cybernews. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggagas perlawanan terhadap gerakan antirokok dan tembakau, yang saat ini disinyalir gencar dilakukan pihak asing melalui beberapa LSM di Indonesia. Langkah itu akan dimulai dari kalangan DPR RI, dengan membentuk kaukus fraksi-fraksi untuk melawan terhadap gerakan tersebut.

"Kita akan segera melakukan lobi-lobi politis dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI, untuk mewacanakan perlawanan terhadap gerakan antirokok," kata anggota DPR RI dari fraksi PKB sekaligus Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, usai pertemuan dengan konstituennya dalam rangka reses DPR RI, di Desa Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, Selasa (16/3).



Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, gerakan anti rokok dan tembakau diduga merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan perusahaan rokok di Eropa dan AS. Yakni, di dalamnya, ada motif politis, ekonomi dan perdagangan agar rokok atau tembakau asli Indonesia tidak laku, dan kemudian dapatt digantikan produk-produk rokok putih dari Eropa dan AS.

"Rokok Indonesia menggunakan tembakau khas dari negeri ini sendiri, yang sulit ditandingi oleh produk-produk rokok dari luar negeri. Karena itu, dengan berbagai cara mereka berupaya merebut pasar rokok Indonesia itu," ungkapnya.

Cara tersebut, antara lain dengan melakukan gerakan antirokok dan membuat opini negatif tentang produk itu. Mereka juga mendesak, agar pemerintah dan DPR RI menerbitkan UU atau aturan hukum, yang arahnya melarang merokok yang berciri khas tembakau Indonesia.

Dia mengatakan, pihaknya juga akan meminta anggota-anggota fraksi PKB di komisi-komisi DPR RI lain yang ikut membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Tembakau sebagai Zat Adiktif untuk menolak ketentuan-ketentuan pada aturan itu, yang akan berdampak merugikan usaha pertembakauan atau rokok.

Sementara itu, terkait fatwa rokok haram dari PP Muhammadiyah, dia memandang, hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu arif. Sebab, berarti tembakau atau rokok disamakan barang haram, seperti halnya hewan babi, anjing dan bangkai, yang menyentuhnya saja sudah najis.

"Efektifitas fatwa itu tergantung dari Muhammadiyah sendiri, tetapi kalau di kalangan kaum NU, fatwa seperti itu sudah tidak laku," ujar dia, seraya menambahakan, bagi pihaknya hukum rokok tetap hanya sebatas makruh.

Menurutnya, apabila mengharamkan rokok, mestinya perlu dipkirkan pula solusinya bagi petani tambakau, agar bisa bertani komoditas lain yang hasilnya seperti tembakau. Selain itu, juga mencarikan pekerjaan bagi tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam usaha pertembakauan dari hulu hingga hilir.

Selain soal rokok, dalam cara yang digelar di gudang tembakau milik pengurus DPC PKB Temanggung Matoha itu, dia juga menjelaskan kebijakan PKB soal Bank Century, guru swasta, konflik di tubuh partai dan lain-lain.