.

.
.

23 Mei 2010

H. Abdul Kadir Karding Ketua DPW PKB Jateng serukan antidiskriminasi guru swasta

SEMARANG - Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Kadir Karding menegaskan, guru-guru dan karyawan pendidikan swasta harus diatur dalam PP tersendiri. Saat ini perjuangan tersebut telah digodok dalam Panja DPR RI dan akan terus mendapatkan kontrol serta perjuangan dari kalangan DPR RI.

"Kami akan terus melakukan kontrol agar jangan sampai Panja dibubarkan karena tidak ada yang mengawasi. Panjenengan juga harus ikut mengawasi dengan cara yang damai," kata Karding di depan ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Provinsi Jateng di halaman Kantor Gedung DPRD Jateng, Minggu (23/5).

Pertemuan itu digelar dalam rangka Harlah ke-4 PGKSI. Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru dan karyawan pendidikan swasta se Jateng, serta sejumlah perwakilan anggota DPRD Jateng. Karding menyerukan agar semua guru swasta berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap guru swasta dibandingkan dengan guru negeri.

Menurutnya, selama ini PP 48 dan PP 43 Tahun 2007 tidak berpihak sama sekali kepada guru swasta. Oleh sebab itu, PP tersendiri bagi guru swasta mutlak diperlukan. "Guru swasta harus mendapatkan perhatian baik dari status maupun kesejahteraan," ujar politisi PKB tersebut.

Tak ada perbedaan
Diskriminasi terhadap guru swasta, lanjutnya, tidak sejalan dengan UU yang menggariskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap warga negara. Apalagi, profesi guru sangat berjasa bagi negeri ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karding menambahkan, pihaknya tidak hanya akan berjuang di tingkat pusat saja. Namun demikian, di daerah perjuangan juga harus dilakukan melalui penganggaran APBD. Salah satunya mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta. "Jangan sampai ada guru yang cuma digaji Rp 50 hingga Rp 100 ribu," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi E DPRD Jateng Moch Zein Adv mengatakan, pihaknya akan meminta kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak serta memberikan perhatian lebih kepada guru swasta. Dia berjanji jika Komisi E DPRD Jateng akan mengusulkan estimasi anggaran anti diskriminasi guru swasta pada APBD Perubahan 2010 mendatang. "Pada anggaran perubahan nanti, kami akan terus memperjuangkan estimasi anti diskriminasi terhadap guru swasta," ujarnya. rth-ip