.

.
.

23 Mei 2010

Diperlukan, PP Guru Swasta


SEMARANG - Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) mengadakan pertemuan di halaman DPRD Jateng dalam rangka Harlah ke-4 organisasi itu, kemarin. PGKSI menuntut pemerintah memberi perhatian lebih terhadap nasibnya.

Ketua DPW PKB Jateng Abdul Kadir Karding dalam pertemuan itu mengemukakan, perjuangan tersebut telah digodog dalam Panitia Kerja (Panja) gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR. Salah satu poin yang menjadi keputusan DPR adalah guru-guru dan karyawan pendidikan swasta harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Ada lima keputusan DPR, salah satunya perlu adanya PP tersendiri bagi guru-guru swasta. Dalam PP ini salah satunya menekankan, guru swasta harus mendapatkan perhatian baik dari status maupun kesejahteraan. Panja DPR ini tidak boleh dibubarkan sampai PP mengenai guru swasta ini terbit. Panjenengan pun harus turut mengawasi,” katanya.



Dengan adanya PP tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah ’’dipaksa’’ untuk menyisihkan anggaran bagi guru-guru swasta. “Jangan sampai ada guru yang cuma digaji Rp 150 atau Rp 200 ribu. Itu buat beli inidan itu saja bagi si guru sudah tidak mampu,” katanya disambut tepuk tangan.

Ketua PGKSI Jateng Muh Zen Adv mengatakan nasib guru swasta sungguh memprihatinkan. Berdasarkan survei, ada guru yang digaji hanya Rp 200 ribu per bulan. Padahal tugas dan fungsi mereka sama dengan guru lainnya. (P55,H30,H23-60)