.

.
.

31 Mei 2010

PKB Targetkan 12 Persen Suara

 















KENDAL

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap mengembalikan perolehan suara sebesar 12 persen sebagaimana diraih pada Pemilu 1999. Saat ini memang muncul wacana partai-partai besar menginginkan batas ambang perolehan suara (parlemantary threshold) sampai 5 persen, namun hal tersebut tidak masalah bagi PKB.

"Partai yang kami pimpin siap dengan wacana itu. Bahkan kami berkeyakinan bakal mampu mendulang suara 12 persen pada Pemilu 2014 mendatang," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam Konsolidasi Kader Penggerak Desa (KPD), di Gedung PKPN Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (31/5).

Di depan seribu lebih kader penggerak desa, Muhaimin mengutarakan, kader penggerak desa adalah salah satu pilar penting yang saat ini kembali dirintis PKB.

Hal ini sesuai dengan gerak langkah FPKB di DPR yang mendorong adanya RUU Desa. Pembangunan nasional menurut dia, harus berpijak pada pembangunan desa. Pemberdayaan desa menjadi konsentrasi perjuangan PKB saat ini.

Lebih jauh, Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menjelaskan, untuk mencapai target-target politik tersebut, PKB melakukan penguatan konsolidasi melalui kader penggerak desa.

PKB Usul PT 3 Persen, Tetapi Siap Jika Akhirnya 5 Persen


Jakarta - Wacana peningkatan Parliamentary Threshold (PT) 5 persen dalam Pemilu 2014 cukup menjadi perhatian PKB. Ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan usulan PT 5 persen terlalu tinggi, PKB mengusulkan PT dalam Pemilu 2014 cukup 3 persen saja. Namun jika dalam proses pembahasan tetap diputus 5 persen, PKB pun siap.

"Kita ingin bertahap, untuk Pemilu depan kita usul 3 persen dulu. Tetapi kalau keputusan akhirnya harus tetap 5 persen, ya kita siap," kata Muhaimin dalam acara Konsolidasi Kader Penggerak Desa (KPD), di Kendal, Jawa Tengah sebagaimana rilis yang diterima detikcom, Senin (31/5/2010).

Menurut Menakertrans ini, PKB siap mengembalikan perolehan suaranya seperti pada Pemilu 1999 lalu yang mencapai 12 persen. Untuk itu, seluruh kekuatan PKB harus kembali bersatu guna menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks dan keras dalam pemilu mendatang.

23 Mei 2010

Karding: PKB Harus Menguatkan Peran Mulai Tingkat Desa


Wonosobo - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, Abdul Kadir Karding, mengakui, PKB saat ini belum melayani masyarakat dengan maksimal, sehingga harus menguatkan peranannya mulai dari tingkat desa.

"Kami menyadari masyarakat belum terlayani dengan baik, untuk itu PKB akan mulai menguatkan partai di desa dan kelurahan guna melayani konstituen," katanya pada konsolidasi kader penggerak desa (KPD) di Wonosobo, Minggu.

Ia mengatakan, KPD merupakan bagian dari program nasional PKB. Partai itu mempunyai dua program nasional yakni majelis selawat dan membangun kembali pelayanan masyarakat.

Ia menjelaskan, membangun partai tidak hanya menjelang pemilu sehingga PKB mulai saat ini menguatkan peranan di desa dan kelurahan.

"Meskipun pemilu baru akan dilaksanakan pada 2014, PKB sudah memulainya dari sekarang dengan menguatkan partai di desa dan kelurahan," katanya.

Karding yang juga Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan, upaya partai itu membangun kembali pelayanan masyarakat supaya mereka terutama yang tinggal di desa-desa bisa merasakan kiprah PKB.

"PKB merupakan partainya orang-orang kecil yang berbasis di desa dan kelurahan maka perlu memfokuskan ke daerah tersebut," katanya.

Ia mengatakan, persaingan antarpartai cukup luar biasa. Pada masa lalu hampir seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama bergabung dengan PKB namun belakangan perolehan kursi PKB di legislatif berkurang.

Diperlukan, PP Guru Swasta


SEMARANG - Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) mengadakan pertemuan di halaman DPRD Jateng dalam rangka Harlah ke-4 organisasi itu, kemarin. PGKSI menuntut pemerintah memberi perhatian lebih terhadap nasibnya.

Ketua DPW PKB Jateng Abdul Kadir Karding dalam pertemuan itu mengemukakan, perjuangan tersebut telah digodog dalam Panitia Kerja (Panja) gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR. Salah satu poin yang menjadi keputusan DPR adalah guru-guru dan karyawan pendidikan swasta harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Ada lima keputusan DPR, salah satunya perlu adanya PP tersendiri bagi guru-guru swasta. Dalam PP ini salah satunya menekankan, guru swasta harus mendapatkan perhatian baik dari status maupun kesejahteraan. Panja DPR ini tidak boleh dibubarkan sampai PP mengenai guru swasta ini terbit. Panjenengan pun harus turut mengawasi,” katanya.

H. Abdul Kadir Karding Ketua DPW PKB Jateng serukan antidiskriminasi guru swasta

SEMARANG - Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Kadir Karding menegaskan, guru-guru dan karyawan pendidikan swasta harus diatur dalam PP tersendiri. Saat ini perjuangan tersebut telah digodok dalam Panja DPR RI dan akan terus mendapatkan kontrol serta perjuangan dari kalangan DPR RI.

"Kami akan terus melakukan kontrol agar jangan sampai Panja dibubarkan karena tidak ada yang mengawasi. Panjenengan juga harus ikut mengawasi dengan cara yang damai," kata Karding di depan ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Provinsi Jateng di halaman Kantor Gedung DPRD Jateng, Minggu (23/5).

Pertemuan itu digelar dalam rangka Harlah ke-4 PGKSI. Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru dan karyawan pendidikan swasta se Jateng, serta sejumlah perwakilan anggota DPRD Jateng. Karding menyerukan agar semua guru swasta berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap guru swasta dibandingkan dengan guru negeri.

Menurutnya, selama ini PP 48 dan PP 43 Tahun 2007 tidak berpihak sama sekali kepada guru swasta. Oleh sebab itu, PP tersendiri bagi guru swasta mutlak diperlukan. "Guru swasta harus mendapatkan perhatian baik dari status maupun kesejahteraan," ujar politisi PKB tersebut.

Tak ada perbedaan
Diskriminasi terhadap guru swasta, lanjutnya, tidak sejalan dengan UU yang menggariskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap warga negara. Apalagi, profesi guru sangat berjasa bagi negeri ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karding menambahkan, pihaknya tidak hanya akan berjuang di tingkat pusat saja. Namun demikian, di daerah perjuangan juga harus dilakukan melalui penganggaran APBD. Salah satunya mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta. "Jangan sampai ada guru yang cuma digaji Rp 50 hingga Rp 100 ribu," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi E DPRD Jateng Moch Zein Adv mengatakan, pihaknya akan meminta kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak serta memberikan perhatian lebih kepada guru swasta. Dia berjanji jika Komisi E DPRD Jateng akan mengusulkan estimasi anggaran anti diskriminasi guru swasta pada APBD Perubahan 2010 mendatang. "Pada anggaran perubahan nanti, kami akan terus memperjuangkan estimasi anti diskriminasi terhadap guru swasta," ujarnya. rth-ip

20 Mei 2010

PILKADA SUKOHARJO. M. Thoha: Manfaat Harus Nomor 1


Jakarta – Jabatan tidak selamanya menjadi tujuan akhir yang ingin diduduki oleh elite yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dinyatakan oleh Calon Bupati Kabupaten Sukoharjo Periode 2010-2015 Muhammad Thoha kepada PKB Online, Senin (17/5).

“Aslinya, saya tidak berambisi untuk menjadi bupati. Akan tetapi, karena pertimbangan manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, saya putuskan ikut Pilkada,” tutur Muhammad Thoha.

Muhammad Thoha menegaskan bukan enak atau tidaknya bekerja yang mendorong dirinya bersedia menjadi Calon Bupati Kabupaten Sukoharjo yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN), melainkan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sukoharjo. “Manfaat itu nomor 1”, tegasnya.

17 Mei 2010

PBNU TAK SEPAKAT FATWA HARAM ROKOK MUHAMMADIYAH




Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan tidak sepakat dengan fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

”Nuwun sewu lho (maaf) sebelumnya. Kita tidak sepakat dengan fatwa Muhammadiyah tentang haramnya rokok. Jangan terburu-burulah menentukan fatwa. Kita lihat efeknya,” katanya dalam acara silaturrahim dengan pimpinan dan anggota DPD RI di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (12/5).

Efek yang dimunculkan dari fatwa ini cukup lumayan. Paling tidak, sebagian pekerja di pabrik rokok, petani tembakau di beberapa daerah, sampai satpamnya dan lainnya berfikir kalau mereka selama ini mengerjakan sesuatu yang haram. ”Sementara mereka ini kan warga NU semua,” katanya.

Menurutnya, tidak mudah membuat fatwa haram, kecuali yang untuk hal-hal sudah qath’i atau jelas-jelas diharamkan seperti daging babi, khamr atau darah. "Itu baru bisa dikatakan haram," katanya.

Menurutnya, pengharaman rokok harus dicarikan padanannya dengan berbagai hal yang telah diharamkan. Dalam NU, proses pencarian hukum ini disebut dengan ilhaqul masail binadhairiha.

“Kalau rokok itu disamakan dengan khamr ya tidak bisa. Lha kalau misalnya sopir minum khamr itu kan bisa menyebabkan kecelakaan, tapi sebaliknya kalau dia merokok malah lebih lancar nyupirnya,” kata Said Aqil sembari bergurau.

Sementara itu dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar kemarin, Ketua Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah KH Saefuddin Amsir menyatakan, NU tidak perlu peninjauan kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada illat (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum. NU tetap menghukumi merokok makruh, atau tidak apa dilakukan namun lebih baik di tinggalkan.

15 Mei 2010

Pilkada Blora 3 Juni Ditetapkan Sebagai Hari Libur



Hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora, Kamis 3 Juni, ditetapkan sebagai hari libur. Penetapan itu diputuskan Gubernur Jateng H Bibit Waluyo dalam surat keputusan nomor 131/17/2010 tertanggal 29 April 2010.

“Kami selanjutnya menyosialisasikan keputusan gubernur tersebut ke semua instansi termasuk juga kepada masyarakat Blora,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora, Moesafa, Senin (10/5).

Keputusan gubernur nomor 131/17/2010 tentang penetapan hari Kamis 3 Juni 2010 sebagai hari libur pada pelaksanaan Pilkada Blora mempertimbangkan bahwa agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, tertib, aman, berdayaguna dan berhasilguna maka perlu ditetapkan sebagai hari libur.

Penetapan hari libur tersebut sebagai tindaklanjut surat ketua KPU Blora nomor 115/A/IV/2010 tanggal 6 April dan surat Bupati Blora nomor 130/1717 tanggal 19 April perihal Permohonan Penetapan Hari Libur.

Menurut Moesafa, pelaksanaan keputusan gubernur tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab KPU Blora sebagai penyelenggara Pilkada. Karena itu menurutnya KPU menyosialisasikan keputusan tersebut kepada semua instansi dan masyarakat Blora.

Arifin Halimi, salah seorang anggota KPU Blora menambahkan dengan penetapan hari H Pilkada sebagai hari libur akan memungkinkan warga, terutama calon pemilih, bisa menyalurkan hak politiknya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan, tanpa terganggu rutinitas pekerjaan sehari-hari. “Dengan begitu diharapkan angka partisipasi warga dalam Pilkada semakin tinggi,” tandasnya.

Sumber :Abdul Muis.Blora, CyberNews.

Cabup M Toha : Single mayoriti sebabkan politisasi birokrasi


ukoharjo (Espos)–Calon Bupati (Cabup) Sukoharjo M Toha menyatakan, single mayoriti dari partai politik yang ada di Sukoharjo menyebabkan adanya politisasi birokrasi.

Hal itu disampaikan M Toha saat menjawab pertanyaan pengamat politik dari UMS, Aidul Fitriciada dalam debat terbuka yang digelar oleh dan disiarkan langsung SOLOPOS FM, Kamis (6/5), di Wisma Boga, Solobaru, Sukoharjo.

“Yang saya inginkan di Sukoharjo tidak ada single mayoriti sehingga tidak ada politisasi birokrasi. Sehingga ketika ada yang otoriter maka partai-partai yang lain yang mengontrol,” tegas M Toha.

Sementara pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto) dengan tegas menyatakan, birokrasi tak boleh berpolitik praktis. “Jika saya memimpin nanti, birokrasi tak boleh berpolitik praktis,” tegas Wardoyo.

rif

PBNU Tak Sepakat Fatwa Haram Rokok Muhammadiyah



Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan tidak sepakat dengan fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

”Nuwun sewu lho (maaf) sebelumnya. Kita tidak sepakat dengan fatwa Muhammadiyah tentang haramnya rokok. Jangan terburu-burulah menentukan fatwa. Kita lihat efeknya,” katanya dalam acara silaturrahim dengan pimpinan dan anggota DPD RI di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (12/5).

Efek yang dimunculkan dari fatwa ini cukup lumayan. Paling tidak, sebagian pekerja di pabrik rokok, petani tembakau di beberapa daerah, sampai satpamnya dan lainnya berfikir kalau mereka selama ini mengerjakan sesuatu yang haram. ”Sementara mereka ini kan warga NU semua,” katanya.

Menurutnya, tidak mudah membuat fatwa haram, kecuali yang untuk hal-hal sudah qath’i atau jelas-jelas diharamkan seperti daging babi, khamr atau darah. "Itu baru bisa dikatakan haram," katanya.

Menurutnya, pengharaman rokok harus dicarikan padanannya dengan berbagai hal yang telah diharamkan. Dalam NU, proses pencarian hukum ini disebut dengan ilhaqul masail binadhairiha.

“Kalau rokok itu disamakan dengan khamr ya tidak bisa. Lha kalau misalnya sopir minum khamr itu kan bisa menyebabkan kecelakaan, tapi sebaliknya kalau dia merokok malah lebih lancar nyupirnya,” kata Said Aqil sembari bergurau.

Sementara itu dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar kemarin, Ketua Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah KH Saefuddin Amsir menyatakan, NU tidak perlu peninjauan kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada illat (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum. NU tetap menghukumi merokok makruh, atau tidak apa dilakukan namun lebih baik di tinggalkan.

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah H M. Cholil Nafis menambahkan, hukum merokok ini sudah diputuskan pada bahtsul masail sebelumnya, yakni makruh, tidak sampai haram.

“Alasannya karena merokok belum sampai merusak, tidak sampai tingkatan itu, juga tidak sampai memabukkan dan mematikan, jadi tidak perlu i’adatun nadhar (peninjauan pendapat),” katannya. (Sumber: NU Online, nam)

FPKB Prihatin Atas Meningkatnya Angka Pengidap HIV di Semarang



Jakarta - Meningkatnya angka pengidap HIV di Kota Semarang, Jawa Tengah mengundang simpati anggota Komisi IX DPR RI dari FPKB, Chusnunia, yang membidangi masalah kesehatan.

“Memprihatinkan dan sangat disesali ya, saya kira Pemda setempat perlu melakukan sinergi dengan lembaga kesehatan pemerintah dan LSM yang memiliki perhatian lebih pada kasus kesehatan seperti ini,” tutur Chusnunia kepada PKB Online, Jum’at (14/05).

Lebih lanjut Chusnunia berpendapat, keterbasan informasi masyarakat mengenai penyebab penyakit yang mematikan ini menjadi salah satu pemicunya. “Belum banyak yang tahu asal muasal penyakit ini. Saya rasa kurangnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan setempat jadi salah satu faktor utamanya,” katanya.

Perlu diketahui, angka pengidap HIV di Kota Semarang berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam kurun waktu tiga bulan ini bertambah 86 orang. Hal ini diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Tatik Suyarti.

“Sebelumnya, jumlah penderita HIV di Kota Semarang selama tahun 1993 hingga 2009 tercatat sebanyak 997 orang, 115 orang penderita AIDS, dan 25 orang di antaranya telah meninggal dunia,” katanya. (Rif).

14 Mei 2010

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggagas perlawanan terhadap gerakan antirokok dan tembakau,



Temanggung, Cybernews. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggagas perlawanan terhadap gerakan antirokok dan tembakau, yang saat ini disinyalir gencar dilakukan pihak asing melalui beberapa LSM di Indonesia. Langkah itu akan dimulai dari kalangan DPR RI, dengan membentuk kaukus fraksi-fraksi untuk melawan terhadap gerakan tersebut.

"Kita akan segera melakukan lobi-lobi politis dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI, untuk mewacanakan perlawanan terhadap gerakan antirokok," kata anggota DPR RI dari fraksi PKB sekaligus Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, usai pertemuan dengan konstituennya dalam rangka reses DPR RI, di Desa Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, Selasa (16/3).

Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa




1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

4. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan kehidupan yang demokratis itu, warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator

MUNASIR ALI
ILYAS RUCHIYAT
ABDURRAHMAN WAHID
A. MUSTOFA BISRI
A. MUHITH MUZADI

Sejarah Pendirian PKB




Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

PKB, Pencalonan Kholik- Heru Belum Final


Tarung Politik menjelang Pilkada Wonosobo 2 Agustus mendatang nampaknya mulai menghanngat. Kendati para partai pemenang pemilu masih bungkam dengan dalih melakukan loby politik. Peperangan dunia maya pengajuan calon mulai bermunculan. Hal ini membuat heboh warga kota dingin menjelang pergantian Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015. Dari pantaun beberapa bulan terakhir, muncul kampanye melalui forum jejaring sosial dunia maya Facebook. Diantaranya Wonosobo bergerak yang mengusung nama Muntohar ( saat ini wakil Bupati) bakal diusung menjadi calon bupati. Kemudian grup Wonosobo lebih baik yang mengusung pasangan Kholik Arif dan Heru Irianto menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Di grup lain ada nama Suhardi Hasyim atau akrab disapa Gembong disebut akan maju secara independen.Yang paling menghebohkan, adalah kemunculan grup Kholik-Heru, karena begitu grup ini muncul beberapa grup lain muncul dengan nama calon berbeda.



Saat dikonfirmasi Ketua PKB Cabang Wonosobo Muhammad Habban menyampaikan, bahwa hingga saat ini tubuh partai berlogo bumi diapit bintang sembilan tersebut belum menentukan mitra koalisi yang pasti dalam mengahadapi Pilkada mendatang. mengenai munculnya grup dalam facebook dinilai liar karena hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari DPP dan DPW PKB terhadap nama-nama yang mendaftar dalam penjaringan.

“ Kita tidak tahu masalah grup dalam fesbuk, siapa yang buat. Yang jelas hingga kini PKB belum menentukan mitra koalisi dan masih tahap komunikasi dengan seluruh partai,”katanya

Mengenai proses penjaringan, Kata Habban, hasil pendaftaran calon bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh PKB telah masuk tiga nama pendaftar. Yakni A Kholik Arif, Amiroh Zaetun serta Muhammad Albar. Ketiga nama tersebut telah dikirim ke DPP dan DPW PKB untuk mendapatkan rekomendasi.

“ Sampai saat ini, rekomendasi belum turun, soal pasangan siapa sama siapa juga belum jelas,”katanya

Selain menanyakan kepada PKB, wartawan koran ini juga mencoba menghubungi Abdul Kholik Sekretaris DPD Partai Golkar Wonosobo. namun sayang, beberapa kali di hubungi melalui ponsel serta lewat sms anggota DPRD dari partai beringin tidak memberikan tanggapan.

Sementara itu, gabungan partai kecil terdiri HANURA, GERINDRA, PKS, PKPB, Barnas, PPRN dan PKPI menghadapi Pilkada Kabupaten Wonosobo yang tinggal 3 bulan, namun sejumlah partai belum berani secara definitif mengusung calon. Gabungan partai gurem ini membangun koalisi dan telah dideklarasikan kemarin (30/4) di Dusun Binangun, Wringin Anom Kecamatan Kertek. dalam pertemuan tersebut gabungan partai kecil memunculkan beberapa kesepakatan salah satunya bakal mengusung calon sendiri karena jumlah perolehan suara gabungan partai kecil tersebut bisa mencapai 15 persen sesuai aturan yang disyaratkan.

Berbekal dari 61 ribu lebih suara sah pemilu 2009 setara dengan 15 persen inilah gabungan 8 partai politik tergabung dengan nama koalisi perubahan yaitu HANURA,GERINDRA,PKS,PKPB,Barnas,PPRN dan PKPI bersatu untuk siap mejadi pengusung balon Bupati dan Wakil bupati yang memenuhi kriteria koalisi perubahan,” jelas Taufik Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Wonosobo.

Agus Ahmad Ketua Partai Hanura menambahkan, bahwa berkumpulnya partai kecil ini untuk melakukan koalisi karena sejauh ini partai-partai menengah yang memiliki kursi belum ada yang berani mengajukan calon yang difinitif. Saat ditanya mengenai pasangan calon yang akan diajukan koalisi gabungan mengusung Trisunu-Mauludin.seperti yang santer beredar di masyarakat.

“ Kita memang udah melakukan komunikasi dengan Trisunu calon bupati dan Mauludin calon wakil Bupati, namun belum pasti kita masih lakukan koordinasi di koalisi ini,”katanya (rase)

Fraksi PKB di Purworejo Tawarkan gagasan Lokalisasi Pelacur


PURWOREJO (KR) - Gagasan lokalisasi bagi pekerja seks komersial (PSK) yang dilontarkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Purworejo, merupakan sebuah umpan ‘bola panas’ yang sengaja dilemparkan. Hal itu dimaksudkan agar mendapat tanggapan dan pandangan dari masyarakat secara umum sebagai menjajagan.

“Sebenarnya hal itu merupakan ‘bola panas’ yang kami lempar sebagai upaya penjajagi sikap dari masyarakat luas atas keberadaan PSK di Purworejo yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sebab seringkali kita hanya menerapkan kebijakan secara sepihak tapi tidak ada solusi atau pemecahannya,” ujar juru bicara FPKB Yusuf pada rapat paripurna DPRD setempat,

Beberapa waktu lalu, fraksi ini melontarkan gagasan lokalisasi para PSK untuk tempat pembinaan. Gagasan itu langsung mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat. “Kami sangat berterimakasih atas respons dari berbagai pihak yang cukup bisa memberikan gambaran peta sosial politik Purworejo,” sambungnya.

Dijelaskan, acapkali masyarakat maupun pejabat hanya melarang aktivitas, sikap dan tindakan yang muncul dari berbagai fenomena masyarakat yang dianggap melanggar norma dan peraturan, tapi lupa untuk memikirkan masa depan mereka.

“Seperti misalnya, kita melarang praktik prostitusi, melarang PKL berjualan di tempat tertentu, melarang miras, perjudian dan banyak aktivitas lainnya yang dianggap malanggar aturan tanpa memikirkan bahwa mereka sebetulnya tidak bisa keluar dari kungkungan sebuah sistem yang barangkali kita bangun sendiri,” paparnya.

Seharusnya lanjut Yusuf, adanya berbagai persoalan khususnya di Purworejo menjadikan semuanya berintrospeksi diri, apakah yang dilakukan selama ini benar-benar sudah berpihak pada kepentingan masyarakat. “Atau jangan-jangan kita hanya mengikuti kebijakan yang semu,” katanya. (Nar)-c

Dikatakan pula, ‘bola panas’ yang dilempar itu seharusnya menjadi bahan pemikiran bersama untuk kemudian ditindaklanjuti, karena itu merupakan persoalan bersama.

PKB Gagas Perlawanan Gerakan Antirokok




Temanggung, Cybernews. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggagas perlawanan terhadap gerakan antirokok dan tembakau, yang saat ini disinyalir gencar dilakukan pihak asing melalui beberapa LSM di Indonesia. Langkah itu akan dimulai dari kalangan DPR RI, dengan membentuk kaukus fraksi-fraksi untuk melawan terhadap gerakan tersebut.

"Kita akan segera melakukan lobi-lobi politis dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI, untuk mewacanakan perlawanan terhadap gerakan antirokok," kata anggota DPR RI dari fraksi PKB sekaligus Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, usai pertemuan dengan konstituennya dalam rangka reses DPR RI, di Desa Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, Selasa (16/3).

Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, gerakan anti rokok dan tembakau diduga merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan perusahaan rokok di Eropa dan AS. Yakni, di dalamnya, ada motif politis, ekonomi dan perdagangan agar rokok atau tembakau asli Indonesia tidak laku, dan kemudian dapatt digantikan produk-produk rokok putih dari Eropa dan AS.

"Rokok Indonesia menggunakan tembakau khas dari negeri ini sendiri, yang sulit ditandingi oleh produk-produk rokok dari luar negeri. Karena itu, dengan berbagai cara mereka berupaya merebut pasar rokok Indonesia itu," ungkapnya.

Cara tersebut, antara lain dengan melakukan gerakan antirokok dan membuat opini negatif tentang produk itu. Mereka juga mendesak, agar pemerintah dan DPR RI menerbitkan UU atau aturan hukum, yang arahnya melarang merokok yang berciri khas tembakau Indonesia.

Dia mengatakan, pihaknya juga akan meminta anggota-anggota fraksi PKB di komisi-komisi DPR RI lain yang ikut membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Tembakau sebagai Zat Adiktif untuk menolak ketentuan-ketentuan pada aturan itu, yang akan berdampak merugikan usaha pertembakauan atau rokok.

Sementara itu, terkait fatwa rokok haram dari PP Muhammadiyah, dia memandang, hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu arif. Sebab, berarti tembakau atau rokok disamakan barang haram, seperti halnya hewan babi, anjing dan bangkai, yang menyentuhnya saja sudah najis.

"Efektifitas fatwa itu tergantung dari Muhammadiyah sendiri, tetapi kalau di kalangan kaum NU, fatwa seperti itu sudah tidak laku," ujar dia, seraya menambahakan, bagi pihaknya hukum rokok tetap hanya sebatas makruh.

Menurutnya, apabila mengharamkan rokok, mestinya perlu dipkirkan pula solusinya bagi petani tambakau, agar bisa bertani komoditas lain yang hasilnya seperti tembakau. Selain itu, juga mencarikan pekerjaan bagi tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam usaha pertembakauan dari hulu hingga hilir.

Selain soal rokok, dalam cara yang digelar di gudang tembakau milik pengurus DPC PKB Temanggung Matoha itu, dia juga menjelaskan kebijakan PKB soal Bank Century, guru swasta, konflik di tubuh partai dan lain-lain.

PKB Jawa Tengah Bela Petani Tembakau dan Buruh rokok

RANCANGAN Undang-undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan diminta mengakomodasi berbagai aspek, termasuk kesejahteraan petani dan buruh pabnk rokok. Pihaknya siap memperjuangkan aspirasi para petani tembakau dan buruh rokok, karena nasib mereka tidak diperhatikan dalam RUU tersebut.

Demikian dikatakan Ketua DPP PKB H Abdul Kadir Karding, dalam Seminar tentang RUU Tembakau yang digelar DPW PKB Jawa Tengah di Semarang, Jumat (30/4).Abdul Kadir Karding yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI ini menuturkan pemberlakukan undang-undang ini akan menim-bulkan konflik di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Atas dasar itu, untuk meminimalisir konflik antarelemen yang berbeda pandangan tersebut perlu dilakukan dialog yang konstruktif dengan mengedepankan pertimbangan rasional dan logis.

"Ini juga demi menyelamatkan nasib jutaan petani tembakau ke depan," tandasnya.Ketika didesak peserta seminar . yang sebagian besar petani dan buruh rokok agar yang mengemuka di seminar dijadikan rekomendasi ke forum DPR RI, Kar-ding menyatakan kesiapannya.PKB, ujar Karding, siap melakukan upaya politik untuk membantu para petani dan buruh rokok, agar tidak dirugikan dam-pak dari RUU itu.

"Kami akan mendorong anggota FPKB yang berada di Komisi IX untuk memperjuangkan nasib petani dan buruh rokok ini. Tentu saja semua kekuatan harus bergabung, misalnya bila diperlukan para petani harus menyampaikan aspirasi ke DPR. termasuk buruh. Semua komponen harus bersatu jika memang menghendaki RUU ini dikritisi ataupun ditolak," tandas Karding yang juga-Ketua DPW PKB Jateng ini.Sementara itu. Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau lndo-nesia (APTI) Nurtantio Wis-nubrata mengatakan, pihaknya siap mendukung penerbitan rancangan undang-undang temba-kau, asal kepentingan para petani tembakau dan buruh pabnk rokok terakomodasi.

"Kalau yang dilindungi tidak sekadar kesehatan, tapi juga aspek ketenagakerjaan seperti petani dan buruh rokok dilindungi, kita tidak masalah, "ungkapnya seminar tentang RUU Tembakau yang digelar DPW PKB Jawa Tengah di Semarang kemarin.Wisnu mengatakan, keberadaan RUU itu dirasa lebih baik dibanding Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau. Sebab RPP tersebut sangat diskriminatif terhadap tembakau. "Karena menggolongkan tanaman ini sebagai salah satu zat adiktif, seperti halnya nikotin. RPP ini yang kitategas tolak," sebutnya.

Pembicara lainnya. Pengasuh Pondok Pesenatren Edi Mancoro Salatiga. KH Mahfudz Ridawan mengatakan, pemberlakukan produk hukum tentang tembakau mi sudah dapat dipastikan dampaknya terhadap petani."Madhorotnya sudah pasti Tapi, manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan undang-undang ini belum jelas. Parahnya lagi, kadang-kadang persoalan kecil justru diurus, sehingga sampai keluar fatwa bahwa rokok itu haram. Saya Mustasyar PBNU akan membebaskan warga NU untuk menyikapi persoalanm rokok ini sebagai sesuatu yang biasa. Tidak perlu ada fatwa segala," imbuhnya, bow

KOMISI VIII DPR SETUJUI TAMBAHAN ALOKASI APBN-P 2010 MENAG SEBESAR 2 TRILIUN


Komisi VIII DPR menyetujui tambahan alokasi APBN 2010 Kementerian Agama sebesar Rp 2,093 triliun.Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI Suryadharma Ali, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (13/4)

Abdul Kadir Karding mengatakan, rincian program dan anggaran APBN-P 2010 akan dibahas selanjutnya dengan lebih terfokus dan mendalam.Dia menambahkan, penambahan alokasi anggaran Kementerian Agama dalam APBN-P 2010 hendaknya diarahkan untuk beberapa prioritas program. Program yang perlu mendapatkan perhatian, jelas Abdul Kadir, antara lainPertama program peningkatan mutu pendidikan dan mutu sarana pendidikan dalam rangka mempersiapkan madrasah standar nasional dan internasional.Kedua, program peningkatan kualitas pendidikan pesantren.Ketiga, program peningkatan kapasitas sarana kelembagaan dan mutu perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama.Keempat, program peningkatan kualitas perpustakaan modern pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.“Alokasi anggaran tambahan APBN-P 2010 hendaknya didistribusikan secara proporsional untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan negeri maupun swasta di lingkungan Kementerian Agama,” tuturnya.

Sementara Menteri Agama Suryadharma Ali dalam paparannya menjelaskan, usulan anggaran tambahan pada APBN-P 2010 sebesar Rp 2,093 triliun akan dialokasikan pada bidang pendidikan sebesar Rp 2,063 triliun dan bidang agama sebesar Rp 30 miliar.Dia menambahkan, tambahan anggaran yang belum teralokasikan pada Nota Keuangan RAPBN-P tahun anggaran 2010 sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 9 April 2010, terutama anggaran untuk mendukung program bidang agama dan penyediaan sarana prasarana perkantoran pusat dan daerah.Suryadharma Ali mengakui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Agama sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan untuk membiayai program-program prioritas.(iw)

PASANGAN PKB MENANGI PEMILUKADA PURBALINGGA


DPP PKB Ucap Selamat dan Sukses :: Jakarta - Jajaran elit DPP PKB mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati Purbalingga periode 2010-2015, Heru Sudjatmoko dan Sukento Rido M. Hal ini diungkap Wakil Sekjen DPP PKB Yusuf Mujeni di Sektretariat PKB, Jl Sukabumi 23 Jakarta Pusat.

“Kami sangat bangga dan bersyukur atas kerja keras team dan partai pengusung lainnya , khususnya DPC PKB Purbalingga yang telah bekerja keras , yang mampu memenangkan Pilkada, tentu saja kami ucapkan selamat kepada pasangan Heru Sudjatmoko dan Sukento Rido M,” tutur Yusuf Mujeni.

Sebagaimana diketahui, pasangan calon bupati/wakil bupati Heru Sudjatmoko dan Sukento Rido M, bisa dipastikan akan terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Purbalingga periode 2010-2015. Kepastian itu diperoleh berdasarkan data penghitungan suara terakhir, yang dilakukan KPU setempat Ahad (18/4) malam, pukul 22.00.

''Berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan KPU Purbalingga hingga Senin (19/4), pasangan Heru-Kento mendapat dukungan 57,2 persen suara. Persentase suara sebesar itu, diperoleh berdasarkan penghitungkan suara di 89,3 persen TPS,'' kata Ketua KPU Purbalingga, Heri Sulistiyono, Senin (19/4) sebagaimana dimuat di republika.co.id.

Kepastian posangan Heru-Kento akan memenangkan pemilukada Purbalingga 2010 ini, juga diperkirakan berdasarkan data perolehan suara di 18 kecamatan Kabupaten Purbalingga. Dari data sementara penghitungan suara yang dilakukan kantor Kesbangpolinmas Pemkab setempat, dari 18 kecamatan tersebut, 17 kecamatan dimenangkan oleh pasangan Heru-Kento. Hanya satu kecamatan, yakni Kecamatan Karangjambu, yang perolehan suaranya dimenangkan oleh pasangan Bambang Budi Surjono-M Wijaya.

Bardasarkan data terakhir penggitungan suara di KPU, pasangan Bambang Budi Surjono-Muhammad Wijaya memperoleh 134.104 suara atau 36,64 persen, pasangan Heru Sudjatmoko-Sukento Rido Marhaendriyanto meraih 209.346 suara atau 57,2 persen, sedangkan pasangan Singgih Hidayat-Setyaningrum mendapat 22.534 suara atau 6,16 persen. (rif, berbagai sumber)

CALON PKB MENANG DI PEMILUKADA BOYOLALI



BOYOLALI - Kendati belum ada pengumuman resmi dari KPU, pasangan cabup/cawabup Seno Samodro - Agus Purmanto yang diusung PDIP-PKB sudah merayakan kemenangan mereka dalam pemilihan bupati Boyolali, kemarin. Itu menyusul hasil quick count versi mereka yang unggul di 12 kecamatan, namun kalah tipis di tujuh kecamatan dari 19 kecamatan. Atas kemenangan tersebut, pasangan Seno Samodro-Agus Purmanto mengimbau kepada semua kader PDIP di kota susu, agar tidak melakukan konvoi atau selebrasi kemenangan.

Dalam keterangannya kepada Wawasan, Minggu malam, penasihat tim pemenangan Seno-Agus, Seno Kusumo mengatakan, kemenangan ini merupakan kemenangan rakyat Boyolali secara keseluruhan.

”Kita kalah tipis, selisih 40.000 di tujuh kecamatan. Satu di Kecamatan Nogosari yang dimenangkan pasangan Alhisyam-Sugiyarto. Enam kecamatan seperti Simo, Ampel, Klego, Mojosongo, Ngemplak, dan Sambi semuanya dimenangkan pasangan Daryono-Joko Widodo,” papar Seno Kusumo.

Sementara itu hasil perolehan suara berdasarkan data dari tim sukses Seno-Agus menyebutkan, Seno-Agus mendapatakan 235.037 suara atau 44,81 persen. Daryono-Joko Widodo 195.244 suara (37,24 persen). Alhisyam-Sugiyarto 85.040 suara (16,2 persen) dan pasangan Djaka Srijanta-Purwasi AN Zaena 9.089 suara (1,73 persen).

Kalangan pendukung Seno-Agus langsung menggelar pesta di posko kemenangan. Hadir dalam acara tersebut, anggota DPR RI Arya Bima, Walikota Solo Joko Widodo dan Wakil FX Hadi Rudyatmo. Ketua tim sukses M Said Hidayat langsung dicukur rambutnya oleh Seno Samodro, Agus Purmanto, FX Rudyatmo dan Ketua DPRD Boyolali Slamet Paryanto.

Penggelembungan suara
Sementara itu DPD PKS yang mengusung pasangan Daryono-Joko Widodo (Darjo) bersama Partai Golkar mensinyalir adanya dugaan pelanggaran Pilbup Boyolali terkait penggelembungan suara. Oleh karena, DPD PKS langsung memerintahkan pada kader di bawahnya agar mengawal ketat 2 kali 24 jam kotak suara.

"Kami juga langsung menutup tayangan real count melalui SMS, pukul 19.00. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Arifin.

Sejumlah kader Partai Golkar juga langsung melakulan rapat tertutup di kantor DPD II Golkar di Jalan Perintis Kemerdekaan malam itu juga.

Sementara itu KPU Boyolali secara resmi menutup penghitungan rekapitulasi suara hasil Pilkada Boyolali semalam tepat pukul 21.00. Dan selanjutnya tanggal 14 Mei mendatang akan menetapkan hasil rekapitulasi tersebut dengan mengundang para saksi kontestan cabup/cawabup serta tim sukses guna menandatangani berita acara kesepakatan perolehan suara.

Saat dikonfirmasi Wawasan, pagi tadi, Ketua KPU Divisi Pencalonan Achmad Kharir mengatakan, setelah penetapan nantinya KPU masih memberi waktu kepada cabup/cawabup untuk mengajukan gugatan atau tidak atas perolehan suara tersebut. "Kita memberi batas waktu sekitar 14 hari, jika tidak ada gugatan, berarti semua kontestan tidak mempermasalahkan lagi hasil penetapan tersebut," jelas dia.

Dikatakan Kharir, hasil akhir tadi malam menyebutkan, pasangan Seno Samodro-Agus Purmanto mendapatkan 44 persen suara, Daryono-Joko Widodo 37 persen, Alhisyam- Sugiyarto 16 persen dan Djaka Srijanta hanya 1,08 persen. Hud-Ct

PKB KENDAL AJUKAN HJ. WIDYA KANDI DAN MUSTAMSIKIN DI PEMILUKADA 2010


KPU Kendal akhirnya menetapkan surat pencalonan bupati dan wakil bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada caretaker. Dengan putusan itu maka PKB resmi mengusung pasangan Widya Kandi Susanti-Mustamsikin (Yakin) bersama PDIP dan 12 Partai Nonparlemen. Sedangkan dukungan DPC PKB Kendal kepada pasangan Sugiono-Abdullah dinyatakan tidak sah.

Anggota KPU Kendal Wahidin Said menjelaskan, keputusan diambil setelah KPU melakukan klarifikasi ke berbagai pihak. Di antaranya surat rekomendasi dari DPP PKB yang menyatakan kepengurusan DPC PKB Kendal dibekukan dan ditunjuk caretaker yang diketuai Fuad Hidayat.

“Setelah digelar pleno, KPU akhirnya memutuskan surat pencalonan bupati dari PKB yang diterima adalah untuk pasangan Widya Kandi Susanti-Mustamsikin,” katanya.

Sekretaris Caretaker PKB, Abdul Muiz menyatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi terhadap DPC PKB yang telah dibekukan. Muiz mengklaim separuh pengurus DPC telah bergabung dengan caretaker.
“Kami tidak ingin berkonfrontasi melainkan lebih memilih berkonsolidasi agar persoalan ini bisa segera rampung,” kata anggota DPRD Kendal dari PKB tersebut.

Dia berharap pengurus DPC yang dibekukan secara legowo tidak lagi menduduki kantor DPC di Jl Soekarno-Hatta. Selain itu, atribut pasangan calon diluar DPC yang sah yaitu caretaker diminta segera ditertibkan. “Apabila baliho atau spanduk tersebut tak juga dibersihkan, kami terpaksa melaporkannya ke panwas pemilu,” tuturnya. Muiz mengatakan, caretaker telah mendapatkan dukungan dari seluruh PAC di Kendal.

Pihaknya mengaku telah menggelar pertemuan dengan PAC dan juga Ketua Dewan Syuro PKB Kendal KH Zamahsari. “Alhamdulillah PAC dan dewan syuro mendukung rekomendasi DPP dan siap mengamankan keputusan tersebut,” terangnya.
Tetap Bertahan Terpisah, Sekretaris DPC PKB Kendal yang dibekukan, Syukron menyatakan hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima surat pembekuan maupun penunjukan caretaker dari DPP PKB. Pihaknya telah mengetahui keputusan KPU tersebut.

“Karena keputusan KPU Kendal telah berakibat hukum terhadap DPC PKB, maka kami akan segera menempuh jalur hukum. Kami akan segera mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri,” tuturnya.

Terkait permintaan caretaker agar pihaknya segera meninggalkan kantor yang ditempati, Syukron mengaku akan tetap bertahan. Menurutnya, kantor itu milik Pemkab Kendal dan bukan milik partai. Karena mekanisme pembekuan tidak sesuai, pengurus DPC PKB Kendal akan tetap bertahan hingga keputusan hukum yang tetap ada. (H23-16)

Anggota DPRD Jateng asal PKB 'Sekolah' Anggaran

Semarang - Berdasarkan data ICW tahun 2009, Jateng merupakan daerah terkorup. Agar kondisi itu tak makin parah, anggota DPRD asal PKB 'disekolahkan' yang fokusnya ke penganggaran.

Sekolah untuk wakil rakyat itu digelar di Hotel Metro Semarang, Jl Pemuda, Jumat (15/1/2010) sore. Pesertanya adalah ketua fraksi dan komisi DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Ketua DPW PKB Jateng, Abdul Kadir Karding mengatakan, melalui sekolah penganggaran, pihaknya berharap anggota DPRD asal PKB kian memahami, mengkritisi dan akhirnya menciptakan anggaran pro rakyat. Proses yang ditempuhnya juga diharapkan transaparan dan akuntabel.

"Salah satu tugas mereka kan di bidang penganggaran. Maka itu, kegiatan ini penting," katanya.

Karding menambahkan sebagian anggota DPRD asal PKB untuk periode 2009-2014 adalah muka baru. Sebab itu, mereka harus mengasah kemampuan legislasinya.

"Kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan. Setahun bisa sekali atau dua kali, agar berkelanjutan," jelasnya.

Sekolah anggota DPRD tahap satu digelar Oktober 2009 lalu. Pesertanya, seluruh anggota DPRD asal PKB. Sekolah tahap dua ini hanya diikuti ketua fraksi dan komisi yang jumlahnya 41 orang. Narasumbernya berasal dari aktivis Fitra Jakarta dan akademisi.

13 Mei 2010

EVALUASI HAJI1430 H. Komisi VIII Undang KPK dan BPK Pertanyakan 48 Temuan Indikasi Korupsi dan In efisiensi



Jakarta - Komisi VIII DPR RI bakal mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menindaklanjuti adanya 48 indikasi korupsi dan inefisiensi dalam pelaksanaan Ibadah Haji 1430 H guna meminta keterangan lebih lanjut.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding di DPR, Selasa (11/05) kemarin juga menuturkan akan segera memanggil Kementerian Agama untuk meminta pertanggungjawaban atas temuan KPK tersebut.

“Komisi VIII juga akan memanggil Kementerian Agama untuk mempertanggungjawabkan temuan KPK tersebut.” Tutur Karding.

Komisi VIII yang membidangi keagamaan itu, kata Karding polisi PKB harus semakin hati-hati dalam mengkaji biaya penyelenggaraan ibadah Haji 2010. Tingkat pengawasan terhadap penyelenggaraan Haji akan diperketat agar jamaah mendapat pelayanan yang optimal.

“Panitia BPIH akan menutup celah pemborosan dan menghitung ulang biaya penyelenggaraan ibadah haji,” tegas Karding.

Perlu diketahui, KPK menemukan 48 titik lemah penyelenggaran haji 1430 H berdasarkan kajian per Januari 2009 hingga Maret 2010 yang di indikasikan korupsi dan inefisiensi.

(sumber : Koran Rakyat Merdeka, edisi Rabu, 12/05)

Tiga Calon Bupati Sukoharjo Ditetapkan

Sukoharjo - Tiga bakal calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo resmi ditetapkan sebagai calon yang akan berlaga pada Pemilukada 3 Juni mendatang. Ketiganya yakni pasangan Titik Suprapti-Sutarto, Wardoyo-Haryanto dan Mohamad Toha-Wahyudi.

Mohamad Toha-Wahyudi (Ha-Di) diusung oleh PKB, PAN, dan Demokrat, Titik-Sutarto (TBR-Tarto) diusung Golkar dan PBB sedangkan wardoyo-Haryanto (War-To) diusung PDIP, PKS, PPP, Hanura dan tiga partai non parlemen.

Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilangsungkan di Graha Satya Praja (GSP) Pemkab Sukoharjo, Rabu (12/5), mengatakan, ketiga bakal calon sudah lolos dan memenuhi syarat administrasi sehingga berhak ditetapkan sebagai calon.

"Setelah kami melakukan verifikasi atas semua persyaratan yang harus dipenuhi para kandidat, maka ketiganya dinyatakan lolos sebagai calon bupati-wakil bupati dalam pemilu kada 3 Juni 2010," jelas Kuswanto.

Usai membacakan keputusan tersebut, KPU segera menggelar undian nomor urut calon yang nantinya akan dicetak dalam kertas surat suara. Sesuai nomor urut pendaftaran ke KPU, pasangan Titik-Tarto mendapat kesempatan mengambil undian pertama di susul War-To dan Ha-Di.

Setelah undian dibuka, tercatat bahwa nomor urut pertama adalah Ha-Di, nomor urut dua TBR-tarto dan nomor urut tiga War-To. Berkait dengan nomor urut tersebut, masing-masing calon punya penilaian berbeda.

M. Toha mengatakan nomor satu artinya wahid dan menang, sementara nomor dua bagi TBR adalah keberuntungan sedangkan nomor tiga bagi Wa-To adalah ridho yang diberikan alloh secara tidak langsung.

"Pemilukada akan dilangsungkan pada 3 Juni, jadi kalau dapat nomor tiga itu mudah-mudahan ridho dari Alloh pada kami," ujar Wardoyo diamini Haryanto. (Sumber: Suara Merdeka, Heru Susilo /CN16)

ANSOR DUKUNG PBNU SOAL PILKADA LANGSUNG


Pemalang - Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor mendukung rekomendasi PBNU yang mendesak pemerintah agar menghapus Pemilu Kepala Daerah Langsung, baik pemilihan di tingkat Gubernur maupun Bupati atau Wali Kota.

“Kami sangat mendukung upaya PBNU menghapus pemilu gubernur dan Bupati atau Wali Kota Langsung,” ujar Ketua PP GP Ansor Khotibul Umam Wiranu di sela rapat konsolidasi Pengurus Wilayah GP Ansor untuk eks Karesidanan Pekalongan di Pantai Widuri Pemalang, Selasa (12/5).

Menurutnya, Pemilu Kepala Daerah Langsung sangat tidak efektif terutama dalam penganggaran. Dalam Pemilu langsung tersebut, uang Negara yang digelontorkan untuk perhelatan tersebut mencapai 6 sampai 7 miliar per Kabupaten/Kota. Padahal jumlah Kabupaten dan Kota se Indonesia mencapai 497. Sedangkan jumlah provinsi ada 33. Sungguh jumlah “Ini berarti mengurangi dana jatah rakyat untuk kesejahteraan,” tuturnya.

Belum lagi ongkos yang dikeluarkan para calon. Setiap calon akan mengeluarkan ongkos skitar 10 sampai 15 miliar. Ongkos tersebut, tidak mugkin akan bisa tertutup selama masa jabatannya yang 5 tahun itu. “Bila di asumsikan gaji Bupati sebesar 8 juta perbulan ditambah penghasilan lainnya sampai 30 juta maka selama 5 hanya terkumpul 1,8 miliar saja,” paparnya.

Makanya, Bupati atau wali kota terpilih cenderung akan korup selama memegang tapuk kepemimpinannya.

Akan sangat efektif, lanjutnya, bila pemilihan Gubernur atau Bupati dan Wali Kota di kembalikan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Toh DPRD sudah dipilih rakyat secara langsung,” ungkitnya.

Khotibul Umam Wiranu yang juga anggota Komisi II DPR RI itu lebih jauh menjelaskan, kalau Gubernur itu kepanjangan tangan pemerintahan pusat. “Jadi mengapa harus dipilih oleh rakyat secara langsung?” gugatnya.

Dia memandang kalau pemilihan umum langsung itu, payung hukumnya demokrasi liberal. Bukan demokrasi pancasila lagi. Karena yang terpilih dapat dipastikan yang punya uang banyak. Sementara Integritas, kapabilitas, kualitas dan kapasitasnya sebagai pemimpin rakyat masih dipertanyakan. “Bukti dari itu, jabatan Bupati atau Wali Kota cuma dijadikan ajang bisnis, yang penting untung meski rakyat harus bunting,” kritiknya.

Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah timbulnya konflik social akibat beda pilihan pada pilkada langsung itu. Eksesnya, berimbas pada organisasi kemasyarakatan seperti Ansor. “Mau tidak mau, sebagai aktivis organisasi pasti kader Ansor dimintai bantuan untuk menjadi tim sukses. Otomatis, akan terjadi gejolak ditubuh orgnisasi. Dan untuk pembenahannya dibutuhkan waktu yang cukup lama,” ujarnya.

Tidak ada jalan lain, Ansor sepakat dengan Keputusan Muktamar ke-32 NU di Makassar yang menghendaki dihapuskannya pemilihan langsung Gubernur ataupun Bupati dan Wali Kota. (sumber: nu.or.id, was)

12 Mei 2010

PKB Perjuangkan Petani Tembakau dan Buruh Rokok terhadap RUU Tembakau


PKB berjanji memperjuangkan petani tembakau dan buruh pabrik rokok terkait Rancangan Undang Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan,“Kami akan mendorong anggota FPKB yang berada di Komisi IX untuk memperjuangkan nasib petani dan buruh rokok agar tidak dirugikan,” Menurutnya, RUU Tembakau semestinya mengakomodasi berbagai aspek, termasuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Selain itu, kata Karding, perlu dilakukan dialog yang konstruktif dengan mengedepankan pertimbangan rasional dan logis. Jika tidak, lanjut beliau akan dikhawatirkan pemberlakuan UU itu nanti justru menimbulkan konflik di antara pihak yang terlibat di dalamnya.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nurtantio Wisnubrata mengatakan, pihaknya siap mendukung penerbitan RUU Tembakau sepanjang kepentingan petani tembakau dan buruh pabrik rokok terakomodasi. “Kalau yang dilindungi tidak sekedar kesehatan, tapi juga aspek ketenagakerjaan seperti petani dan buruh rokok, kita tidak masalah,” katanya. Sementara menyangkut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau, APTI terang-terangan menolak. Karena RPP itu menggolongkan tembakau sebagai salah satu zat adiktif.

11 Mei 2010

STRUKTUR PENGURUS DPW PKB JAWA TENGAH DEWAN SYURA

STRUKTUR DEWAN PENGURUS WILAYAH PKB JAWA TENGAH


DEWAN SYURA

Ketua                            :  KH. MUNIF M ZUHRI                                                  
Wakil Ketua                   :   KH. MAHMUDI AMAN                                               
Wakil Ketua                   :   KH. IMAM MUZANI
Sekretaris                       :   DRS. JAMAL YAZID 
Wakil Sekretaris             :   KH. ALAMUDDIN DIMAYATI ROIS
Anggota                         :   KH. AMIN ABDUL HAMID
Anggota                         :   KH. TAMAN SOIMURI
Anggota                         :   KH. TADZKIR MANSYUR
Anggota                         :   KH. A. HAFIDZ SYATORI
Anggota                         :    KH. FAQIH GHOZALI
Anggota                         :   KH. ABDUL HAKIM
Anggota                         :   HJ. HILAL ANDNAN

DEWAN TANFIDZ

Ketua                           :  H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi

Wakil Ketua                  :  DRS. MOH. TOHA. M.Si
Wakil Ketua                  :  MUHAMMAD CHAMIM IRFANI, S. Ag
Wakil Ketua                  :  SUKIRMAN, S. S
Wakil Ketua                  :  MOH. ZEIN ADV
Wakil Ketua                  :  DRS. AMAR MA’RUF
Wakil Ketua                  :  ALI ANSORI. S.Ag 
Sekretaris                      :  FUAD HIDAYAT 
Wakil Sekretaris            :  HJ. EVA YULIANA, S. Ag
Wakil Sekretaris            :  MOH. ASROFI
Wakil Sekretaris            :  KUAT HERMAWAN SANTOSO
Wakil Sekretaris            :  NUGROHO WIRAWAN, SE
Wakil Sekretaris            :  TEGUH IMAN DJ
Wakil Sekretaris            :  NUR FUAD
Wakil Sekretaris            :  HJ. SITI ROSIDAH, S.Ag 
Wakil Sekretaris            :  SUNDARI
Wakil Sekretaris            :  SULKHAH MUFRIKHAH

PKB Jateng Kembali Giatkan Tradisi Shalawatan

Minggu, 14 Maret 2010, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah mengumpulkan para kiai dari seluruh provinsi Jawa Tengah untuk menggiatkan kembali tradisi shalawatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang digagas PKB provinsi Jawa Tengah dalam rangka menggiatkan kembali tradisi shalawatan," Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah Abdul Kadir Karding mengatakan, saat membuka kegiatan "Majelis Shalawat Kebangkitan Kiai se-Jawa Tengah", di Semarang, Ahad malam. Menurut beliau, selama ini telah muncul keprihatinan dari sejumlah kiai tentang tradisi shalawat partai ini yang mulai luntur. "Tradisi semacam ini tidak hanya luntur di lingkungan PKB, tetapi juga Nahdlatul Ulama," kata Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ini. Beliau mengatakan, ide awal penggiatan kembali kegiatan shalawat ini berasal dari sejumlah ulama kharismatik Jawa Tengah, seperti K.H.Dimyati Rois dan K.H.Munif Zuhri. Beliau menjelaskan, kegiatan ini akan menjadi agenda rutin partai, di luar sisi politik sebagai suatu partai. "Sesekali, partai politik tidak hanya mengurusi urusan politik saja, tetapi juga menggiatkan kembali tradisi shalawatan," katanya. Dalam kegiatan ini, beliau mengatakan, para kiai dan warga PKB akan mendoakan bangsa ini dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti kesejahteraan, kemiskinan, bahkan terorisme. Ke depan, beliau melanjutkan seluruh cabang dan ranting juga diminta untuk menggelar kegiatan serupa secara rutin. Nantinya, Setidaknya, istighosah atau doa bersama shalawatan ini dapat digelar secara rutin setiap dua bulan sekali. Dalam setiap kegiatan shalawatan ini, beliau juga mengatakan, “ akan dilanjutkan dengan diskusi dengan para tokoh yang diminta untuk memimpin istighosah semacam ini.” (DPW PKB JAWA TENGAH)


Selamat datang

Selamat datang para pembaca. ini blog baru DPW PKB Jateng.