.

.
.

22 November 2010

SUDAH 20 HARI, RIBUAN WARGA MAGELANG TERPAKSA MAKAN SINGKONG

MAGELANG - Dampak yang timbul akibat erupsi Gunung Merapi makin parah. Kini, ribuan warga di Kabupaten Magelang terpaksa beralih makanan pokok dari beras menjadi singkong. Kondisi ini justru dialami warga di luar pengungsian setelah lahan pertanian mereka rusak terkena debu vulkanik.
Seperti yang terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Warga yang mengandalkan hidupnya dari pertanian mulai kehabisan cadangan makanan. Padahal, stok bantuan di desanya melimpah. Hanya saja, barang tersebut hanya boleh didistribusikan kepada pengungsi yang menempati desa mereka.
"Sekarang saya berada di posisi yang sangat tidak mengenakkan. Satu sisi harus memenuhi kebutuhan pengungsi, sisi lain warga saya kelaparan," kata Kepala Desa Gantang, Muhyat, kemarin.

19 November 2010

DPW PKB JATENG KURBAN UNTUK PENGUNGSI MERAPI


 (ANTARA News) - Ratusan desa yang rusak akibat abu vulkanik gunung Merapi dan warganya tidak mengungsi menjadi perhatian khusus DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah. Kampung tersebut porak poranda, serta sawah, ladang, dan tempat mata pencaharian rusak parah. Akibatnya, mereka tidak bisa bekerja dan terancam perekonomiannya.

"Mereka yang tidak mengungsi, tetapi desanya rusak parah, harus tetap mendapat prioritas bantuan. Sebab perekonomian mereka terancam, akibat sawah, kolam ikan, dan kegiatan usahanya hancur lebur," ujar Ketua DPW PKB Jateng H Abdul Kadir Karding, di Magelang, Jateng, Jumat.

Dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat disebutkan bahwa Kadir memimpin rombongan DPW PKB Jateng dan Anggota FPKB DPRD Provinsi Jateng ke Dusun Keji, Kecematan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dia didampingi Sekretaris PKB Jateng yang juga Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, Sekretaris FPKB DPR Zein Adv, dan Anggota Komisi C Hj Siti Rosidah.

Rombongan datang untuk melakukan kurban bersama warga. Pada kesempatan itu, Kadir menyerahkan dua ekor sapi dan sembilan ekor kambing dari PKB Jateng untuk di Desa Keji dan sekitarnya.

"Ini bagian dari kepedulian dan rasa berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Desa ini kurang mendapat perhatian, karena semua fokus ke pengungsi, maka kami berbagi di sinin sehingga terjadi pemerataan," ujar Kadir.

Selain itu, katanya, pengurus DPC PKB di sekitar Magelang seperti Kota Magelang, Purworejo, dan Temanggung juga melakukan pemotongan hewan kurban bersama pengungsi di beberapa tempat seperti Desa Blondo, Desa Pucungrejo, dan Desa Srumbung Kec Srumbung, Magelang. Tak terkecuali di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

9 November 2010

6 November 2010

Dana Abadi Umat Diusulkan Bantu Korban Bencana


Liputan6.com, Jakarta: Dana Abadi Umat (DAU) yang dikumpulkan dari calon haji seharusnya digunakan pula untuk membantu penanganan korban bencana alam. "Saat ini dana abadi itu tidak jelas penggunaannya. Itu kan dana umat dan tentunya umat yang menyetorkan dana abadi itu juga akan setuju kalau dana itu digunakan untuk membantu umat," kata Thamrin Amal Tamagola, pengamat sosial dari Universitas Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.

1 November 2010

PKB Tengok Korban Gunung Merapi

Metrotvnews.com, Jakarta: Bencana bertubi-tubi membuat partai politik tergerak bertindak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, sejak Rabu (27/10) kemarin melongok korban erupsi Gunung Merapi. "Tim Sigap Bencana DPP PKB bersama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sejak pagi hari telah terjun di lapangan untuk turut serta membantu  korban letusan Gunung Merapi," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far kepada metrotvnews.com, Kamis (28/10).

PKB juga akan membantu para korban untuk dievakuasi ke rumah sakit, menyerahkan bantuan kepada para pengungsi dan menyantuni bagi korban yang meninggal. Partai yang dibesarkan almarhum Gus Dur ini menginstruksikan kepada pengurus wilayah dan cabang di Yogyakarta serta Jawa Tengah agar mengerahkan seluruh pengurus dan kader PKB. Mereka diharapkan bisa membantu dan meringankan korban serta pengungsi Merapi.

"DPP juga meminta semua kader PKB yang rumahnya di lokasi pengungsian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengungsian sekaligus jadi dapur umum bagi para pengungsi dan korban. Tim DPP juga sudah diterjunkan ke Mentawai, Sumatra Barat," tandas Marwan.(Andhini)

Menakertrans Bantu Pengungsi Letusan Gunung Merapi Rp 500 Juta

Yogyakarta - Letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan korban jiwa mengundang keprihatinan semua pihak termasuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Dengan adanya letusan gunung tersebut, Muhaimin langsung berangkat ke Yogyakarta mengunjungi korban di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta.

”Kami atas nama pemerintah menyampaikan ungkapan turut belasungkawa bagi masyarakat yang terkena bencana alam. Bagi korban yang masih dirawat, kita doakan semoga lekas sembuh dan senantiasa ketabahan dalam menghadapi bencana ini dan bagi korban kita,” kata Ketua Umum DPP PKB ini di RS Sardjito Yogyakarta (Rabu, 27/10).

Setelah menjenguk korban di rumah sakit, Menakertrans lalu meneruskan perjalanan menuju tempat penampungan di lokasi bencana letusan Gunung Merapi Yogyakarta. Menakertrans secara simbolis menyerahkan bantuan di Desa Harjobinangun dan Desa Umbul Harjo, kecamatan Pakem, Sleman Yogyakarta.

Di lokasi bencana yang terletak di lereng Gunung Merapi ini Menakertrans menyerahkan sumbangan berupa bantuan sembako dan perlengkapan wanita sebanyak 3 truk serta sumbangan uang sebanyak 500 juta rupiah. “Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu korban bencana letusan Gunung Merapi," kata Cak Imin, panggilannya.

Untuk ke depannya, Cak Imim berjanji akan memberikan bantuan lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan korban bencana alam. “Dalam pelaksanaan dan distribusi bantuan selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berkoordinasi dengan pemerintah Daerah dan Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Badan serta pihak terkait lainnya,“ katanya menjanjikan. (Source: Rakyat Merdeka).

Korban Merapi Terima Pin Khidmat 9 dari PKB


Jakarta - Bencana meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta dan tsunami di Mentawai membuat semua pihak berduka, begitu juga yang dirasakan Partai Kebangkitan Bangsa. 

Pasalnya salah satu kader PKB yang ikut mengevakuasi korban juga ikut menjadi korban dan bahkan dirinya dinyatakan meninggal saat bertugas.

“Tutur Priyanto, anggota PMI yang meninggal saat mengevakuasi korban Merapi adalah kader PKB, dia dinyatakan meninggal. Penggorbanannya sungguh besar untuk masyarakat,” ungkap Ketua DPP PKB Muamir Syam dalam acara tahlil bersama untuk korban bencana Merapi dan Tsunami Mentawai di DPP PKB, Rabu (27/10/2010).

Dengan kejadian tersebut, dirinya yang mewakili PKB menghanturkan duka cita yang mendalam terhadap para korban. "Kami atas nama PKB mengucapkan duka yang mendalam dan prihatin terhadap kejadian ini dan kepada korban diharapkan tabah dan sabar dalam menghadapinya, tidak luput juga kami selalu mendoakan untuk kebaikan kita semua,” tambahnya.

Komisi VIII: Kondisi Tempat Pengungsi Merapi Memprihatinkan

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG--Ketua Komisi VIII DPRRI Abdul Kadir Karding menilai kondisi tempat pengungsian di Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jateng, memprihatinkan karena kondisinya rusak. "Gedung ini sangat tidak layak untuk tempat pengungsian karena atap bocor dan tidak ada pintu," katanya usai meninjau tempat pengungsian warga dari ancaman bahaya Gunung Merapi di Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Sabtu.

Tempat pengungsian yang berjarak sekitar sembilan kilometer dari Merapi tersebut berupa gedung sekolah dasar yang sudah tidak terpakai. "Penyediaan tempat pengungsian menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi karena hingga status Merapi "siaga" belum ada upaya dari pemkam, kami akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana provinsi maupun nasional," katanya.

Ia berharap, pemkab untuk lebih tanggap dengan kondisi ini. Untuk memperbaiki atap gedung ini cukup dengan dana Rp50 juta. "Nilai uang itu tidak seberapa dibanding dengan keselamatan ribuan jiwa manusia," katanya.

Menakertrans Siap Rangkul Pesantren demi Kurangi Pengangguran



Semarang (LiraNews) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar –akrab disapa Cak Imin— menyadari sulitnya lulusan pesantren bersaing di dunia kerja. Cak Imin menyatakan akan mensinergikan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dengan kalangan pesantren serta warga Nahdlatul Ulama. Sehingga diharapkan pesantren bisa ikut berperan dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.
Di hadapan sekitar 100 pengurus NU se-Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku siap membenahi sistem dan merancang program-program agar lulusan pesantren dan sekolah informal bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Program-program itu di antaranya pelatihan berbasis dunia kerja.
“Di pesantren akan dibikin pelatihan-pelatihan berbasis potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal juga,” ujar Cak Imin, dalam acara dialog interaktif di Kantor PWNU Jateng, Jl. Dr. Cipto Semarang.

Dalam dialog yang dipandu Wakil Ketua PWNU Abu Hafsin tersebut, Muhaimin mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menggandeng kalangan pondok pesantren guna mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ia berujar, pihaknya akan segera membuat program pelatihan keterampilan bagi kalangan pondok pesantren.

Cak Imin mengakui, pesantren memang kurang memberikan dasar keahlian khusus. Untuk itulah, pemerintah melalui Kemenakertrans merancang program pelatihan berbasis dunia kerja. Ia mencontohkan, di Pekalongan, Jawa Tengah, ada Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pelatihan keterampilan membatik kepada para santri. BLK berbasis kebutuhan masyarakat lokal ini akan dikembangkan di daerah lainnya.

Melibatkan pondok pesantren, lanjutnya, merupakan salah satu solusi percepatan mengurangi pengangguran. Sebab, lulusan pondok pesantren sudah memiliki bekal kemandirian, mampu adaptasi terhadap masyarakat sekitarnya, dan bisa memberdayakan masyarakat. (pkb)

25 September 2010

PKB - PBNU Bersinergi Tingkatkan Kesejateraan Warga Nadhliyyin

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa dengan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terus bersinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga nadhliyyin.

Hal ini diakui Ketua Umum DPP PKB , Muhaimin Iskandar saat silaturahmi dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (23/09) tadi malam.

"Forum silaturahmi dan diskusi antara PKB dan PBNU terus kami lakukan secara berkala, tentu saja ini sebagai komitmen PKB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan warga nadhliyyin", katanya.

Muhaimin yang didampingi seluruh pengurus DPP PKB, para anggota FPKB DPR RI juga siap bersinergi dalam setiap agenda yang dilakukan PBNU.

"Ini sudah menjadi kewajiban dan sebagai pengabdian kami, sebagai partai yang sudah dilahirkan,dirintis oleh PBNU." tutur Muhaimin.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH said Aqil Siradj berharap sinergi NU-PKB terus berlanjut karena menurutnya NU memerlukan perhatian, baik dibidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

"Saya tentu bersyukur dan menyambut baik hubungan baik ini, MoU yang sudah ditandatangani baik antara Kemeneg PDT dan Menakertrans diharapkan akan mampu memberi kemashlahatan dan kesejahteraan bagi warga nadhliyyin dengan berbagai program yang akan dilakukan." katanya. (rif)

5 September 2010

PKB Jateng Sambut Pemudik dengan POSKO Lebaran

SEMARANG- Jateng adalah provinsi yang banyak dituju ataupun dilintasi para pemudik. Tak heran, di berbagai tempat strategis, baik instansi pemerintah, organisasi swasta, maupun partai politik mendirikan posko Lebaran guna membantu para pemudik.

Salah satunya didirikan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng di kantor DPW di Jl Raya Mangkang, Tugu, Kota Semarang. Posko tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPW PKB Jateng Abdul Kadir Karding, Minggu (5/9). Agak beda dari lainnya, posko tersebut menyediakan layanan pijat gratis.

Layanan itu memancing minat pemudik untuk mampir. Begitu posko dibuka, sekitar 10 sepeda motor yang dinaiki pemudik dari Jakarta masuk untuk memanfaatkan layanan itu. Mereka lantas dipijat dua tukang pijat yang disewa DPW PKB.

Selain pijat gratis, pemudik juga mendapat makanan dan minuman serta tempat istirahat yang representatif. Menurut rencana posko akan dibuka hingga H+7 atau saat berakhirnya arus balik. Ketua DPW Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya juga menyediakan sebuah ambulans lengkap dengan petugas medis.
“Posko buka 24 jam selama Lebaran dan bisa dimanfaatkan para pemudik untuk istirahat,” kata Karding yang didampingi Wakil Ketua DPW Sukirman dan sejumlah pengurus DPW serta DPC Kota Semarang.

Jalur Pantura

Karding yang juga ketua Komisi VIII DPR menambahkan, pihaknya juga telah meminta seluruh DPC di tingkat kabupaten/kota untuk mendirikan posko serupa. Dia meminta petugas posko untuk tidak memungut biaya apa pun, termasuk menolak pemberian tips dari pemudik. “Semua kebutuhan posko sudah dicukupi DPW, jadi jangan terima apapun dari pemudik,” katanya.

Sementara itu, sepeda motor mulai mendominasi arus lalu lintas di jalur pantura Pekalongan. Berdasarkan catatan pos traffic counting Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pekalongan di jalur pantura Siwalan, Pekalongan, pada Minggu (5/9) pukul 06.00-24.00 sebanyak 15.010 sepeda motor melintas dari arah barat.

Agung Tri Handoyo, penanggung jawab pos traffic counting menuturkan, jumlah mobil pribadi yang lewat 5.672 unit, angkutan barang 1.813, dan bus 744.

Dari arah timur pada jam yang sama jumlah motor yang melintas 4.770, disusul mobil pribadi 1.913, angkutan barang 1.468, dan bus 882. Selepas pukul 14.00, dari arah barat konvoi bus rombongan pemudik dari perusahaan swasta yang mengadakan acara mudik bareng mulai melintas. (H23,H30,K21-59)

29 Agustus 2010

TINJAUAN PELAKSANAAN KONVENSI HAK ANAK DI INDONESIA

Oleh : H. Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si.
(Ketua Komisi VIII DPR RI &
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng)

Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kulural  anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. 

Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia juga diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut. 

Dua protokol tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Senjata membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak melarang perdangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara.


Kompleksitas Permasalahan Anak
Permasalahan anak  sungguh sangat kompleks karena mencakup berbagai dimensi baik keluarga, lingkungan sosial, pendidikan sampai ke perangkat hukum. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan anak telah dilakukan baik oleh pemerintah, kalangan swasta maupun NGO. Tetapi sayanganya berbagai upaya tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan anak di Indonesia. Buktinya, permasalahan anak masih banyak yang belum ditangani. Hal ini terjadi karena  pemerintah, kalangan swasta maupun NGO yang mengangkat isu anak sebagian besar programnya lebih diarahkan pada ranah sosialisasi terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Masih sangat jarang program-program dalam bentuk advokasi maupun mitigasi yang berkiatan langsung dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh anak itu sendiri. 

13 Agustus 2010

Puasa dan Manusia Unggul

Oleh: Said Aqil Siradj

BULAN Ramadan telah tiba kembali. Untuk yang kesekian, kita diberi kesempatan merasakan nikmatnya berpuasa. Dengan berpuasa, kita bisa lebih menikmati arti seteguk air bagi tenggorokan yang kering. Dengan berpuasa, kita jadi lebih tahu manfaat sepiring nasi bagi perut yang lapar. Bukankah hanya dengan kelaparan kita mengetahui apa itu kenyang, dan hanya dengan kehausan kita mengetahui apa itu kesegaran?

Hakikatnya, puasa tidak hanya berhubungan dengan kenyang dan lapar. Memang, dari sisi pandang syariat, puasa sangat identik dengan pengekangan lahiriah yang biasa diartikulasikan dengan "menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan dengan istri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari." Hal itu dapat dirunut dari makna puasa secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab shama, yang berarti amsaka, yaitu menahan, mengekang, berhenti, atau tidak bergerak.

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, tampaknya, kata sha-wa-ma yang berarti menahan juga merujuk kepada aktivitas batiniah. Puasa juga bermakna menahan hati dari berbagai hal negatif yang bisa merusak jiwa, seperti iri, dengki, sombong, riya, ujub, dan penyakit hati yang lain. Dengan demikian, dalam berpuasa, seorang muslim sebenarnya dilatih menyinergikan dua eksistensi yang berbeda, yaitu jasmaniah dan rohaniah. Sebab, di dalam rohani kita terdapat ide-ide kebaikan yang akan diejawantahkan jasmani dalam sikap hidup keseharian.

11 Agustus 2010

PKB Jateng Siap Penuhi Target DPP PKB

Semarang - DPW PKB Jateng siap memenuhi target DPP PKB terkait perolehan suara pada Pemilu 2014 mendatang. Bahkan, PKB Jateng juga siap menggerakkan kader penggerak partai di tingkat desa, sebagaimana yang digariskan oleh DPP. Humas DPW PKB Jateng Sukirman, Rabu (11/8) mengemukakan, pihaknya terus melaksanakan konsolidasi partai.

Bahkan, menurutnya, PKB juga siap dengan target minimal kader sebanyak 10 hingga 20 orang di tiap desa. "Kami terus melaksanakan konsolidasi dan optimistis akan mengembalikan kekuatan PKB pada pemilu mendatang," tutur Sukirman.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, berbagai persiapan sudah dilakukan di antaranya menggerakkan kader penggerak partai di tingkat desa. Dia mengemukakan, partai yang dipimpin tidak khawatir dengan batas keterwakilan dalam parlemen atau "Parliamentary Threshold" pada Pemilu 2014 mendatang.

Hal itu disampaikan Muhaimin dalam pidato politik di kantor DPW PKB Jateng, baru-baru ini. Selain pidato dilaksanakan juga salawat yang digelar dalam rangka peringatan Harlah PKB di tingkat Jateng. (Source: Wawasan, rth-yan)

9 Agustus 2010

FOTO GALERIA SHALAWAT KEBANGKITAN

Target 3 Besar, PKB Jateng Sinergikan Pengurus NU dan PKB di Daerah

Semarang - Pasca keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar pertengahan Juli lalu, DPW PKB terus melakukan konsolidasi.
Jajaran pengurus DPW, DPC, serta anggota legislatif disemua tingkatan, Sabtu (7/8) malam dikumpulkan di halaman kantor DPW  PKB Jateng, Jl Pamularsih Semarang. Selain itu, kegiatan yang dikemas dalam Majelis Sholawat Kebangkitan itu, dihadiri tidak kurang 1000 kyai kampung dan sejumlah pimpinan kepala daerah yang dimiliki PKB.

Kegiatan yang juga untuk tasyakuran Harlah PKB ke 12  dan menyambut bulan ramadhan itu dimulai dengan istighotsah bersama. Tampak peserta sangat khusuk dalam mengikuti doa yang dipimpin Ketua Dewan Syura DPW PKB Jateng KH munif Muhammad Zuhri. Mereka juga sangat antusias mendengarkan pidato politik yang disampaikan Ketua Umum DPP PKB H A Muhaimin Iskandar.

SAMBUT RAMADHAN GELAR PERTEMUAN KYAI SE JATENG

SEMARANG- Untuk menghargai dan menghormati datangnya bulan suci Ramadan, DPW PKB Jawa Tengah berinisiatif menggelar pertemuan dengan para kiai se-Jawa Tengah. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan kader PKB Jateng.
?
"Kegiatan ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kami mengharapkan semua pihak saling menjaga dan menghormati dalam menjalankan ibadah puasa," kata Wakil Ketua DPW PKB Jateng Sukirman dalam rilis yang diterima, Minggu (8/8/2010).

Hadir dalam acara itu sejumlah pengurus DPP PKB, pengurus DPW PKB Jateng, Ketua PWNU Jateng M Adenan dan jajarannya serta para kiai kampung se-Jateng.
?
Dalam pidatonya, Cak Imin meminta semua kader kembali memperkuat barisan untuk menjaga ideologi partai yang berbasis ahlusunnah wal jamaah. Sebab, saat ini banyak partai yang terancam kehilangan ideologinya sehingga memunculkan kader-kader pragmatis dan mementingkan dirinya.

"Memang ini kondisi umum parpol yang ada di Indonesia. Tetapi PKB harus kembali memulai menguatkan basis ideologi tadi," tandasnya.

Menakertrans ini juga meminta semua pengurus PKB di semua tingkatan mulai membangun basis massa yang mulai tidak terurus. Dengan kembali mengefektifkan kader penggerak desa, masa depan PKB di Pemilu 2014 akan bisa diselamatkan.

5 Agustus 2010

Perjuangan Komisi VIII DPR RI berhasil

Jakarta - Setelah molor hampir sebulan akhirnya pemerintah lewat Menteri Agama mengumumkan Ongkos Naik Haji (ONH)  atau saat ini dikenal dengan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sebesar Rp29,1 juta atau 3.237 dolar AS
untuk kota Medan dan sekitarnya (Sumut).

ONH sebesar itu turun sekitar 80 dolar AS atau sekitar Rp750 ribu. Harus disyukuri. Ucapan syukur alhamdulillah ke luar dari mulut para calon jamaah haji. Tapi, kalau mau dikaji lebih dalam, penurunan ONH bisa jauh lebih besar, minimal 10 persen dari ONH tahun lalu, mengingat kurs dolar tahun lalu mencapai Rp10.300 per dolarnya, sedangkan sekarang ini hanya Rp 9.000 per dolar AS. Belum lagi kalau pemerintah dalam hal ini Depag benar-benar melakukan efisiensi sebagaimana diharapkan KPK dan pantauan ICW.

Memang pemerintah dalam hal ini Menag  Suryadharma Ali bulan lalu berjanji akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jamaah calon haji Indonesia tahun 2010 dengan mendekatkan pemondokan di  ring-1 yang jaraknya hanya 2 km dari Masjidil Haram. Sudah barang tentu kita menyambut gembira dengan upaya pemerintah itu. Walau ada hal yang kurang enak didengar karena Ongkos Naik haji (ONH) tahun ini diperkirakan naik nyatanya tidak terbukti karena memang tdak masuk akal ONH naik karena kurs rupiah semakin menguat tajam akhir-akhir ini.

3 Agustus 2010

Cak Imin: UU Ketenagakerjaan Segera Direvisi

Medan - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memberikan sinyal akan segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Proses revisi diawali kajian komprehensif oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menelaah lebih rinci dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut.

Demikian disampaikan Mennakertrans di Medan, Selasa (3/8/2010). UU Ketenagakerjaan terus mengundang kontroversi karena buruh mengeluhkan praktik kontrak kerja yang tidak terkendali dan pengusaha resah dengan prosedur pemecatan yang rumit ditambah nilai pesangon yang tinggi.

"Agar pikiran (revisi) itu produktif, saya minta untuk dibicarakan lagi dalam forum tripartit nasional. Kami menugaskan LIPI untuk mengkaji lebih detail juga membuat komparasi politik perburuhan di negara lain dan kajian lintas kementerian secara intensif. Kami berharap proses revisi bisa dimulai tahun ini," kata Muhaimin.

2 Agustus 2010

Hasil Pilkada Wonosobo Pasangan Kholiq Arif-Maya Rosida unggul :

Wonosobo; Pasangan PKB-Golkar  Abdul Kholiq Arif-Maya Rosida unggul sementara dalam perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo 2010.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Wonosobo, Senin, perolehan suara pasangan nomor urut tiga yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar ini mengungguli empat kandidat yang lain.

Urutan kedua ditempati pasangan Trisunu Cundoko Mulyo-Ahmad Mauludin Fanani yang diusung delapan parpol kecil dengan meraih 26.119 suara, disusul pasangan Azis Subekti-Afif Nurhidayat yang diusung PAN dan PDI Perjuangan dengan mendapat 13.540 suara.

28 Juli 2010

Rayakan Harlah ke-12, PKB Rapatkan Barisan

(Espos)   Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Solo memanfaatkan momen hari lahir (Harlah) ke-12 PKB pada 23 Juli 2010 sebagai titik awal kebangkitan partai dan untuk mempersolid barisan pada intern partai.

”Ini peristiwa yang harus dimanfaatkan untuk meneruskan perjuangan partai. Caranya yaitu dengan menguatkan dan membangun keberamaan,” kata ketua DPC PKB Kota Solo, Abil Khoirudin, saat ditemu Espos pada perayaan Harlah di Kauman, Pasar Kliwon, Jumat (23/7) malam.

Harlah yang mengambil tema Dengan Kebersamaan, Kita wujudkan Kejayaan PKB, kata Abil, sangat tepat untuk mengembalikan kejayaan partai. ”Tidak ada lagi PKB kubu-kubuan, yang ada adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang bercita-cita menyejahterakan masyarakat,” tambahnya. Ia berharap, para pengurus PKB Kota Solo meningkatkan persatuan dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar. ”Daripada mengedepankan egoisme pribadi atau golongan tertentu yang justru melemahkan partai itu sendiri,” katanya.

Acara itu dihadiri sekitar 150 pengurus PKB baik dari Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta simpatisan partai. Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Solo, Santosa Raharjo, mengatakan, pentingnya persatuan dan kebersamaan antaranggota partai. - Oleh : m86

PKB DAN AGENDA PENGHIJAUAN

              Ungkapan “Green Party, Indonesia Hijau” sangat menarik untuk ditelaah sekaligus juga direfleksikan bersama. Hal ini menyiratkan setidaknya pada dua makna penting. Pertama, bisa dimaknai dalam pengertian politik, yaitu istilah “Green Party” menjurus pada partai politik yang simbol dan logonya didominasi oleh warna hijau—dalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seolah-olah, lewat ungkapan itu, hendak menghijaukan masyarakat Indonesia, yang berarti kemenangan dan kejayaan PKB.
Kedua, bermakna pentingnya melestarikan lingkungan atau menjaga alam. Ini juga sangat penting bila dihubungkan dengan agenda dan pengambilan isu sosial PKB. Bukankah sangat jarang partai-partai politik yang tampak peduli terhadap nasib masa depan lingkungan? Agenda penghijauan dalam arti lingkungan hidup sejatinya menjadi prioritas program PKB di tengah sepinya partai-partai lain memikirkan isu itu.
Sangat baik sekali bila PKB menjadi pelopor kampanye terciptanya lingkungan yang bersih lewat program penghijauan. Inilah menurut saya fungsi partai yang sebenar-benarnya, ikut serta secara aktif dalam memberikan rasa aman, tentram, dan sehat untuk semua lapisan masyarakat. Artinya, realisasi program partai sesungguhnya tidak semata-mata fokus pada kompetisi memperebutkan kursi presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, tapi juga pada bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

27 Juli 2010

PKB LARANG KADERNYA MASUK NASDEM

Jakarta,www.fpkb-dpr.or.id --- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi melarang anggotanya untuk aktif di organisasi masyarakat Nasional Demokrat (Nasdem). Jika ada kader yang tetap ikut aktif di organisasi itu, "Kami akan suruh pilih, kamu tetap di sana  (Nasdem) atau tetap di PKB," kata Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz Mansyur, Minggu (25/7).

Menurut Kyai Aziz akrab sapaannya, sikap partai  melarang anggotanya aktif di ormas buatan Surya Paloh tersebut karena pada akhirnya Nasdem ujung-ujungnya bakal jadi partai politik juga. Ketua Dewan Syura DPP PKB ini yakin bahwa Nasdem bakal mengubah diri sebagai sebuah kekuatan partai politik.Karena itulah pelarangan resmi yang dicetuskan dalam Mukernas PKB 21-23 Juli di Jakarta sebagai antisipasi PKB terhadap kemungkinan tersebut.

Kyai Aziz meminta kader yang terlanjur aktif di Nasgem  segera keluar. "Kalau tetap mengikuti (Nasdem), itu namanya munafik," tegasnya.  Dia meminta jika ada anggota PKB yang ingin aktif di ormas, maka jangan memilih Nasdem. "Silakan aktif di ormas-ormas yang ada di bawah PKB," katanya.

Larangan PKB ini memperpanjang daftar parpol yang malarang anggotanya aktif di Nasdem. Hal serupa sebelumnya, Partai Golkar  secara tegas melarang anggotanya untuk masuk Nasdem.(dpp-pkb / Syam )

KEMENANGAN DI MA MENJADI KADO HUT 12 PKB

JAKARTA . Palu hakim akhirnya menengahiri polemik legalitas kepengurusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi PKB kubu Kalibata yang menggugat keabsahan pelaksanaan muktamar luar biasa (MLB) kubu Muhaimin Iskandar di Ancol, 2?4 Mei 2008.

"Sudah kami putuskan, silakan cek di website MA," kata Ketua MA Harifin Tumpa kemarin (23/7). Menurut dia, keputusan perkara PKB tersebut memang harus segera diambil karena batas waktunya hanya sebulan. Majelis hakim yang terdiri atas Achmad Sukardja, Rehngena Purba, dan Abdul Manan sebenarnya memutuskan perkara itu pada Senin lalu (19/7). Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa vonis Pengadilan Jakarta Pusat tetap berlaku. Yakni, soal putusan yang menyebutkan kepengurusan PKB kubu Muhaimin berdasar MLB Ancol adalah sah. Dalam MLB tersebut, Muhaimin terpilih menjadi ketua umun, sedangkan Lukman Edy terpilih sebagai Sekjen partai.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga Biro Hukum dan Humas MA David Simanjuntak menambahkan, salinan putusan kasasi tersebut masih dikerjakan.

21 Juli 2010

Muhaimin yakin PKB utuh lagi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar optimistis pasca mukernas 2010, seluruh anggota partai dapat kembali berbagai tugas dengan professional. Artinya ia mengharapkan agar perpecahan di dalam internal partai tak terjadi lagi, dan seluruh kader bekerja dengan semangat, loyalitas serta ketaatan pada partai. “Saya tak ingin partai ini dikelola dengan emosi lagi,” tegasnya dalam pidato politik di hadapan peserta Mukernas PKB 2010 di Hotel Kartika Chandra, Rabu (21/7).

Ia kemudian mengajak seluruh kader yang hadir untuk mengingat konflik internal yang menimpa PKB jelang pemilu 2009. “Mengaku PKB saja waktu itu berat rasanya,” kata dia.

Karenanya, Muhaimin tak menghendaki hal tersebut terjadi lagi jelang pemilu 2014 mendatang. Karena itulah, Muhaimin menyatakan bahwa dalam Mukernas kali ini, PKB mengundang seluruh jajaran pendahulu, pengurus serta kalangan kyai yang dulu tak mendukung langkahnya.

27 Juni 2010

Cak Imim Akomodir Islah Jika Serius


Jakarta, CyberNews. Ketua Umum DPP PKB versi Ancol Muhaimin Iskandar mempersilahkan Komite Islah PKB yang digagas oleh Sekjen Lukman Edy berjalan terlebih dulu sambil melihat keseriusan mereka mempersatukan kelompok-kelompok politik warga NU.

"Cak Imin (Muhaimin Iskandar) belum ikut campur kegiatan mereka yang terus melakukan sosialisasi islah ke daerah. Biarlah berjalan dulu," ujar Ketua DPP PKB kubu Muhaimin atau Ancol Bahruddin Nashory di Jakarta Minggu (20/6).

Seperti diketahui, Komite Islah telah melakukan sosialisasi islah di Jawa Timur. Sabtu (19/6) melakukan hal sama di Cirebon Jawa Barat.
Cak Imin, menurutnya, ingin mencermati terlebih dulu karena islah pada dasarnya adalah baik untuk mengembalikan keutuhan  sayap politik warga NU. "Islah kan baik, Cak Imin membiarkan berjalan dulu mereka nanti kalau sudah serius baru kita akomodir,"ujar Bahruddin, anggota FKB tersebut.

Karena tujuan islah baik, maka menurutnya harus didasari rasa keihlasan, sehingga mestinya semua pihak melihat ke depan dengan muara ukhuwah parpol yang didirikan warga NU. Dengan demikian, lanjut Bahruddin, masalah menjadi ganjalan islah seperti sengketa hukum di pengadilan juga dikesampingkan, termasuk soal kasasi kubu PKB Parung. "Islah itu kan keikhlasan, kalau masih  kasasi berarti belum ikhlas," pungkasnya.
( A Adib /CN13 )

22 Juni 2010

Cabub Kabupaten Semarang dari PKB Janjikan 500 M tiap Desa

Semarang, CyberNews. 
Pasangan calon bupati-wakil bupati dengan nomor urut 2, Subroto-Atika Arisanti yang diusung oleh PKB menyampaikan, jika terpilih sebagai kepala daerah, keduanya akan berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat dengan memberikan bantuan dana 500 juta per desa dari APBD.

Hal itu diungkapkan dalam dialog pendidikan antarcalon bupati-wakil bupati Semarang yang berlangsung di gedung pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang beberapa waktu lalu..

Sebelumnya, calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Semarang, Warnadi, menyatakan dari sekitar 7000 sekolah yang ada, 670 di antaranya terancam roboh.

14 Juni 2010


Karding: Biaya Penerbangan Haji Turun

Senayan - Panja BPIH Komisi VIII dan Kementerian Agama berhasil mencapai kesepakatan dengan Garuda terkait dengan penurunan komponen biaya penerbangan haji tahun 1431H/2010M. Penurunan biaya penerbangan haji itu sebesar 51 dolar AS. Penawaran awal Garuda sebesar 1,779 dolar AS dan akhirnya disepakati menjadi 1,728 dolar AS.

"Ada kesepakatan penurunan biaya penerbangan dari awal 1,779 dolar AS, akan diturunkan tadi disampaikan oleh Pak Emir (Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, red) 1,728, itu masih diturunkan lagi. Soal berapanya masih akan dinegosiasikan lagi antara Kementerian Agama dan Garuda," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/6).

9 Juni 2010

PKB Cs Menangi Pilkada Blora

Jakarta – Pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi (Kolbu) yang diusung PKB, PD, PPP, Hanura, PPIB dan PDP pada Pilkada Blora Periode Tahun 2010-2015 berhasil memperoleh suara terbanyak. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan cepat oleh Panwas Pilkada, Kamis (3/6) dan rekapitulasi manual penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU setempat, Rabu (9/6).

“Sesuai hasil real count KPU Blora, Kolbu kita mendapatkan suara sebanyak 243.715. Sedangkan RM Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo Sunjoyo (Yes) memperoleh 197.277 suara, dan HM Warsit-Lusiana Marianingsih (Wali) hanya 39.445 suara,” tutur Yusuf Mujenih, di Jakarta, Kamis (10/6).

7 Juni 2010

KENDAL, DETIKPOS.net — Kemenangan istri mantan Bupati Hendy Boedoro, Widya Kandi Susanti, yang diusung PDIP dan PKB dalam pemilihan umum kepala daerah, Minggu (6/6/2010), sementara ini terjawab. Widya Kandi yang berpasangan dengan tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama, HM Mustamsikin, dinilai warga tidak mungkin mengulang kesalahan seperti suaminya.


“Kami sebenarnya masih mengakui mantan Bupati Hendy Boedoro cukup berhasil membangun Kendal selama kepemimpinannya 2000-2005. Kalau dia tersangkut korupsi dan dipenjara itu lagi apes saja. Kami beri kesempatan istrinya memimpin Kendal,” ujar Tantowi, warga Kendal, Senin (7/6/2010), seperti menjawab teka-teki atas kemenangan Widya Kandi Susanti.

Hasil penghitungan cepat oleh Komisi Pemilihan Umum Kendal, yang ditutup pukul 21.00 semalam, kemungkinan sulit terkejar oleh empat pasangan calon bupati pesaingnya. Calon bupati Widya Kandi memastikan meraup hampir 42 persen, jauh meninggalkan persentase perolehan kandidat lain yang rata-rata di bawah 23 persen.

" Yakin " PAsangan PDI-P-PKB Mendominasi Pemilukada Kendal

Kendal, CyberNews. Pesta demokrasi kabupaten Kendal yang digelar Minggu (6/6), sudah memasuki tahap perhitungan suara.

Menurut data KPU Kendal setidaknya tercatat ada 732.017 pemilih yang tersebar di 265 desa, 20 kelurahan sehingga total ada 285 PPS dan 1640 TPS yang ada di Kabupaten Kendal. Quick count atau penghitungan cepat untuk pelayanan publik daerah Kendal dapat dilihat oleh semua lapisan masyarakat Kendal yang ingin mengetahui secara langsung prosesnya.

Perhitungan yang dimulai pukul 14.30 WIB bertempat di aula KPU Kendal ini menggunakan sistem sms atau pesan singkat berdasarkan laporan dari masing-masing PPS yang telah didata oleh KPU dengan kode tersendiri.

Hasil sementara perhitungan suara yang masuk hingga pukul 18.30 WIB adalah sebagai berikut:
(1) 132.969 suara untuk pasangan dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM - H. Muh Mustamsikin, S.Ag. Msi (39%)
(2)  38.132 suara untuk pasangan Ir. H. Sugiono, MT - HM. Abdullah, SE (11%)
(3)  72.322 suara untuk pasangan Dra. Hj. Siti Nurmakesi - H. Indar Wimbono, ST. MM (21%)
(4)  16.968 suara untuk pasangan Ir. H. Supriyono, MM - Nasikhin, Jr (5%)
(5)  76.198 suara untuk pasangan H. R Mastur Darori SH, Msi - dr. H. Nur Khadziq Ap. Jp (22%)

4 Juni 2010

Menakertrans: Cegah Korupsi dengan Integritas dan Profesionalitas Pejabat KPA

Jakarta - Menakertrans Muhaimin Iskandar  meminta para pengguna anggaran atau pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen melaksanakan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai peraturan yang berlaku dan bebas korupsi. “Pencegahan korupsi akan berhasil apabila integritas dan profesionalitas pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran betul-betul bisa menjadi SDM Indonesia yang memiliki komitmen tinggi,” kata Muhaimin usai membuka Rakor Pencegahan Tipikor Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2010 di Jakarta bebarapa waktu yang lalu.

Menurut Muhaimin, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu pejabat kuasa pengguna anggaran harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya apabila nantinya Kemnakertrans menjadi bagian dari sistem integral sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Tahun ini Kemnakertrans mendapat anggaran Rp2,8 triliun. Bila nanti sukses dalam semua pengelolaannya dan apalagi menjadi bagian dari sistim integral sistim pendidikan nasional, tidak tertutup kemungkinan puluhan triliun rupiah untuk Kemnakertrans ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan  dari sistim penganggaran prioritas-prioritas nasional.

Usulan Kenaikan PT 5% Ditolak


Jakarta – Sebagian besar partai politik (parpol) mengindikasikan penolakan terhadap usulan kenaikan batas ambang parliamentary threshold (PT) sebesar 5%.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Marwan Ja’far menilai, usulan Golkar tersebut terlalu terburu-buru. Apalagi, sampai saat ini belum ada pembahasan soal wacana tersebut dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. ”PT 5% itu rasionalisasinya apa? Kan harus dijelaskan dulu. Bukan asal bicara.Pansusnya saja belum dibentuk, pasti ada perdebatan, diskusi, dan alasan yang rasional,” tegas Marwan di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut Ketua DPP PKB ini, yang lebih penting saat ini adalah pembenahan sistem pemilu yang adil dan fair bagi semua. Bukan memperdebatkan persoalan PT.

Djoko Nugroho-Abu Nafi Unggul Sementara Pilkada Blora



ANTARA - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora, Jawa Tengah, dengan nomor urut tiga, Djoko Nugroho-Abu Nafi, unggul sementara dalam perolehan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat, Kamis.


Berdasarkan perhitungan cepat oleh Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Blora, hingga sekitar pukul 17.30 WIB, pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) itu dinyatakan unggul di 14 dari 16 kecamatan di daerah itu.

Pasangan itu mengungguli dua pasangan lainnya yakni Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo Sunjoyo dengan nomor urut satu dan pasangan Warsit-Lusiana Marianingsih yang bernomor urut dua.

31 Mei 2010

PKB Targetkan 12 Persen Suara

 















KENDAL

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap mengembalikan perolehan suara sebesar 12 persen sebagaimana diraih pada Pemilu 1999. Saat ini memang muncul wacana partai-partai besar menginginkan batas ambang perolehan suara (parlemantary threshold) sampai 5 persen, namun hal tersebut tidak masalah bagi PKB.

"Partai yang kami pimpin siap dengan wacana itu. Bahkan kami berkeyakinan bakal mampu mendulang suara 12 persen pada Pemilu 2014 mendatang," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam Konsolidasi Kader Penggerak Desa (KPD), di Gedung PKPN Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (31/5).

Di depan seribu lebih kader penggerak desa, Muhaimin mengutarakan, kader penggerak desa adalah salah satu pilar penting yang saat ini kembali dirintis PKB.

Hal ini sesuai dengan gerak langkah FPKB di DPR yang mendorong adanya RUU Desa. Pembangunan nasional menurut dia, harus berpijak pada pembangunan desa. Pemberdayaan desa menjadi konsentrasi perjuangan PKB saat ini.

Lebih jauh, Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menjelaskan, untuk mencapai target-target politik tersebut, PKB melakukan penguatan konsolidasi melalui kader penggerak desa.

PKB Usul PT 3 Persen, Tetapi Siap Jika Akhirnya 5 Persen


Jakarta - Wacana peningkatan Parliamentary Threshold (PT) 5 persen dalam Pemilu 2014 cukup menjadi perhatian PKB. Ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan usulan PT 5 persen terlalu tinggi, PKB mengusulkan PT dalam Pemilu 2014 cukup 3 persen saja. Namun jika dalam proses pembahasan tetap diputus 5 persen, PKB pun siap.

"Kita ingin bertahap, untuk Pemilu depan kita usul 3 persen dulu. Tetapi kalau keputusan akhirnya harus tetap 5 persen, ya kita siap," kata Muhaimin dalam acara Konsolidasi Kader Penggerak Desa (KPD), di Kendal, Jawa Tengah sebagaimana rilis yang diterima detikcom, Senin (31/5/2010).

Menurut Menakertrans ini, PKB siap mengembalikan perolehan suaranya seperti pada Pemilu 1999 lalu yang mencapai 12 persen. Untuk itu, seluruh kekuatan PKB harus kembali bersatu guna menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks dan keras dalam pemilu mendatang.

23 Mei 2010

Karding: PKB Harus Menguatkan Peran Mulai Tingkat Desa


Wonosobo - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, Abdul Kadir Karding, mengakui, PKB saat ini belum melayani masyarakat dengan maksimal, sehingga harus menguatkan peranannya mulai dari tingkat desa.

"Kami menyadari masyarakat belum terlayani dengan baik, untuk itu PKB akan mulai menguatkan partai di desa dan kelurahan guna melayani konstituen," katanya pada konsolidasi kader penggerak desa (KPD) di Wonosobo, Minggu.

Ia mengatakan, KPD merupakan bagian dari program nasional PKB. Partai itu mempunyai dua program nasional yakni majelis selawat dan membangun kembali pelayanan masyarakat.

Ia menjelaskan, membangun partai tidak hanya menjelang pemilu sehingga PKB mulai saat ini menguatkan peranan di desa dan kelurahan.

"Meskipun pemilu baru akan dilaksanakan pada 2014, PKB sudah memulainya dari sekarang dengan menguatkan partai di desa dan kelurahan," katanya.

Karding yang juga Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan, upaya partai itu membangun kembali pelayanan masyarakat supaya mereka terutama yang tinggal di desa-desa bisa merasakan kiprah PKB.

"PKB merupakan partainya orang-orang kecil yang berbasis di desa dan kelurahan maka perlu memfokuskan ke daerah tersebut," katanya.

Ia mengatakan, persaingan antarpartai cukup luar biasa. Pada masa lalu hampir seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama bergabung dengan PKB namun belakangan perolehan kursi PKB di legislatif berkurang.

Diperlukan, PP Guru Swasta


SEMARANG - Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) mengadakan pertemuan di halaman DPRD Jateng dalam rangka Harlah ke-4 organisasi itu, kemarin. PGKSI menuntut pemerintah memberi perhatian lebih terhadap nasibnya.

Ketua DPW PKB Jateng Abdul Kadir Karding dalam pertemuan itu mengemukakan, perjuangan tersebut telah digodog dalam Panitia Kerja (Panja) gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR. Salah satu poin yang menjadi keputusan DPR adalah guru-guru dan karyawan pendidikan swasta harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Ada lima keputusan DPR, salah satunya perlu adanya PP tersendiri bagi guru-guru swasta. Dalam PP ini salah satunya menekankan, guru swasta harus mendapatkan perhatian baik dari status maupun kesejahteraan. Panja DPR ini tidak boleh dibubarkan sampai PP mengenai guru swasta ini terbit. Panjenengan pun harus turut mengawasi,” katanya.

H. Abdul Kadir Karding Ketua DPW PKB Jateng serukan antidiskriminasi guru swasta

SEMARANG - Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Kadir Karding menegaskan, guru-guru dan karyawan pendidikan swasta harus diatur dalam PP tersendiri. Saat ini perjuangan tersebut telah digodok dalam Panja DPR RI dan akan terus mendapatkan kontrol serta perjuangan dari kalangan DPR RI.

"Kami akan terus melakukan kontrol agar jangan sampai Panja dibubarkan karena tidak ada yang mengawasi. Panjenengan juga harus ikut mengawasi dengan cara yang damai," kata Karding di depan ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Provinsi Jateng di halaman Kantor Gedung DPRD Jateng, Minggu (23/5).

Pertemuan itu digelar dalam rangka Harlah ke-4 PGKSI. Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru dan karyawan pendidikan swasta se Jateng, serta sejumlah perwakilan anggota DPRD Jateng. Karding menyerukan agar semua guru swasta berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap guru swasta dibandingkan dengan guru negeri.

Menurutnya, selama ini PP 48 dan PP 43 Tahun 2007 tidak berpihak sama sekali kepada guru swasta. Oleh sebab itu, PP tersendiri bagi guru swasta mutlak diperlukan. "Guru swasta harus mendapatkan perhatian baik dari status maupun kesejahteraan," ujar politisi PKB tersebut.

Tak ada perbedaan
Diskriminasi terhadap guru swasta, lanjutnya, tidak sejalan dengan UU yang menggariskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap warga negara. Apalagi, profesi guru sangat berjasa bagi negeri ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karding menambahkan, pihaknya tidak hanya akan berjuang di tingkat pusat saja. Namun demikian, di daerah perjuangan juga harus dilakukan melalui penganggaran APBD. Salah satunya mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta. "Jangan sampai ada guru yang cuma digaji Rp 50 hingga Rp 100 ribu," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi E DPRD Jateng Moch Zein Adv mengatakan, pihaknya akan meminta kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak serta memberikan perhatian lebih kepada guru swasta. Dia berjanji jika Komisi E DPRD Jateng akan mengusulkan estimasi anggaran anti diskriminasi guru swasta pada APBD Perubahan 2010 mendatang. "Pada anggaran perubahan nanti, kami akan terus memperjuangkan estimasi anti diskriminasi terhadap guru swasta," ujarnya. rth-ip

20 Mei 2010

PILKADA SUKOHARJO. M. Thoha: Manfaat Harus Nomor 1


Jakarta – Jabatan tidak selamanya menjadi tujuan akhir yang ingin diduduki oleh elite yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dinyatakan oleh Calon Bupati Kabupaten Sukoharjo Periode 2010-2015 Muhammad Thoha kepada PKB Online, Senin (17/5).

“Aslinya, saya tidak berambisi untuk menjadi bupati. Akan tetapi, karena pertimbangan manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, saya putuskan ikut Pilkada,” tutur Muhammad Thoha.

Muhammad Thoha menegaskan bukan enak atau tidaknya bekerja yang mendorong dirinya bersedia menjadi Calon Bupati Kabupaten Sukoharjo yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN), melainkan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sukoharjo. “Manfaat itu nomor 1”, tegasnya.

17 Mei 2010

PBNU TAK SEPAKAT FATWA HARAM ROKOK MUHAMMADIYAH




Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan tidak sepakat dengan fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

”Nuwun sewu lho (maaf) sebelumnya. Kita tidak sepakat dengan fatwa Muhammadiyah tentang haramnya rokok. Jangan terburu-burulah menentukan fatwa. Kita lihat efeknya,” katanya dalam acara silaturrahim dengan pimpinan dan anggota DPD RI di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (12/5).

Efek yang dimunculkan dari fatwa ini cukup lumayan. Paling tidak, sebagian pekerja di pabrik rokok, petani tembakau di beberapa daerah, sampai satpamnya dan lainnya berfikir kalau mereka selama ini mengerjakan sesuatu yang haram. ”Sementara mereka ini kan warga NU semua,” katanya.

Menurutnya, tidak mudah membuat fatwa haram, kecuali yang untuk hal-hal sudah qath’i atau jelas-jelas diharamkan seperti daging babi, khamr atau darah. "Itu baru bisa dikatakan haram," katanya.

Menurutnya, pengharaman rokok harus dicarikan padanannya dengan berbagai hal yang telah diharamkan. Dalam NU, proses pencarian hukum ini disebut dengan ilhaqul masail binadhairiha.

“Kalau rokok itu disamakan dengan khamr ya tidak bisa. Lha kalau misalnya sopir minum khamr itu kan bisa menyebabkan kecelakaan, tapi sebaliknya kalau dia merokok malah lebih lancar nyupirnya,” kata Said Aqil sembari bergurau.

Sementara itu dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar kemarin, Ketua Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah KH Saefuddin Amsir menyatakan, NU tidak perlu peninjauan kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada illat (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum. NU tetap menghukumi merokok makruh, atau tidak apa dilakukan namun lebih baik di tinggalkan.

15 Mei 2010

Pilkada Blora 3 Juni Ditetapkan Sebagai Hari Libur



Hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora, Kamis 3 Juni, ditetapkan sebagai hari libur. Penetapan itu diputuskan Gubernur Jateng H Bibit Waluyo dalam surat keputusan nomor 131/17/2010 tertanggal 29 April 2010.

“Kami selanjutnya menyosialisasikan keputusan gubernur tersebut ke semua instansi termasuk juga kepada masyarakat Blora,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora, Moesafa, Senin (10/5).

Keputusan gubernur nomor 131/17/2010 tentang penetapan hari Kamis 3 Juni 2010 sebagai hari libur pada pelaksanaan Pilkada Blora mempertimbangkan bahwa agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, tertib, aman, berdayaguna dan berhasilguna maka perlu ditetapkan sebagai hari libur.

Penetapan hari libur tersebut sebagai tindaklanjut surat ketua KPU Blora nomor 115/A/IV/2010 tanggal 6 April dan surat Bupati Blora nomor 130/1717 tanggal 19 April perihal Permohonan Penetapan Hari Libur.

Menurut Moesafa, pelaksanaan keputusan gubernur tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab KPU Blora sebagai penyelenggara Pilkada. Karena itu menurutnya KPU menyosialisasikan keputusan tersebut kepada semua instansi dan masyarakat Blora.

Arifin Halimi, salah seorang anggota KPU Blora menambahkan dengan penetapan hari H Pilkada sebagai hari libur akan memungkinkan warga, terutama calon pemilih, bisa menyalurkan hak politiknya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan, tanpa terganggu rutinitas pekerjaan sehari-hari. “Dengan begitu diharapkan angka partisipasi warga dalam Pilkada semakin tinggi,” tandasnya.

Sumber :Abdul Muis.Blora, CyberNews.

Cabup M Toha : Single mayoriti sebabkan politisasi birokrasi


ukoharjo (Espos)–Calon Bupati (Cabup) Sukoharjo M Toha menyatakan, single mayoriti dari partai politik yang ada di Sukoharjo menyebabkan adanya politisasi birokrasi.

Hal itu disampaikan M Toha saat menjawab pertanyaan pengamat politik dari UMS, Aidul Fitriciada dalam debat terbuka yang digelar oleh dan disiarkan langsung SOLOPOS FM, Kamis (6/5), di Wisma Boga, Solobaru, Sukoharjo.

“Yang saya inginkan di Sukoharjo tidak ada single mayoriti sehingga tidak ada politisasi birokrasi. Sehingga ketika ada yang otoriter maka partai-partai yang lain yang mengontrol,” tegas M Toha.

Sementara pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto) dengan tegas menyatakan, birokrasi tak boleh berpolitik praktis. “Jika saya memimpin nanti, birokrasi tak boleh berpolitik praktis,” tegas Wardoyo.

rif

PBNU Tak Sepakat Fatwa Haram Rokok Muhammadiyah



Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan tidak sepakat dengan fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

”Nuwun sewu lho (maaf) sebelumnya. Kita tidak sepakat dengan fatwa Muhammadiyah tentang haramnya rokok. Jangan terburu-burulah menentukan fatwa. Kita lihat efeknya,” katanya dalam acara silaturrahim dengan pimpinan dan anggota DPD RI di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (12/5).

Efek yang dimunculkan dari fatwa ini cukup lumayan. Paling tidak, sebagian pekerja di pabrik rokok, petani tembakau di beberapa daerah, sampai satpamnya dan lainnya berfikir kalau mereka selama ini mengerjakan sesuatu yang haram. ”Sementara mereka ini kan warga NU semua,” katanya.

Menurutnya, tidak mudah membuat fatwa haram, kecuali yang untuk hal-hal sudah qath’i atau jelas-jelas diharamkan seperti daging babi, khamr atau darah. "Itu baru bisa dikatakan haram," katanya.

Menurutnya, pengharaman rokok harus dicarikan padanannya dengan berbagai hal yang telah diharamkan. Dalam NU, proses pencarian hukum ini disebut dengan ilhaqul masail binadhairiha.

“Kalau rokok itu disamakan dengan khamr ya tidak bisa. Lha kalau misalnya sopir minum khamr itu kan bisa menyebabkan kecelakaan, tapi sebaliknya kalau dia merokok malah lebih lancar nyupirnya,” kata Said Aqil sembari bergurau.

Sementara itu dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar kemarin, Ketua Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah KH Saefuddin Amsir menyatakan, NU tidak perlu peninjauan kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada illat (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum. NU tetap menghukumi merokok makruh, atau tidak apa dilakukan namun lebih baik di tinggalkan.

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah H M. Cholil Nafis menambahkan, hukum merokok ini sudah diputuskan pada bahtsul masail sebelumnya, yakni makruh, tidak sampai haram.

“Alasannya karena merokok belum sampai merusak, tidak sampai tingkatan itu, juga tidak sampai memabukkan dan mematikan, jadi tidak perlu i’adatun nadhar (peninjauan pendapat),” katannya. (Sumber: NU Online, nam)

FPKB Prihatin Atas Meningkatnya Angka Pengidap HIV di Semarang



Jakarta - Meningkatnya angka pengidap HIV di Kota Semarang, Jawa Tengah mengundang simpati anggota Komisi IX DPR RI dari FPKB, Chusnunia, yang membidangi masalah kesehatan.

“Memprihatinkan dan sangat disesali ya, saya kira Pemda setempat perlu melakukan sinergi dengan lembaga kesehatan pemerintah dan LSM yang memiliki perhatian lebih pada kasus kesehatan seperti ini,” tutur Chusnunia kepada PKB Online, Jum’at (14/05).

Lebih lanjut Chusnunia berpendapat, keterbasan informasi masyarakat mengenai penyebab penyakit yang mematikan ini menjadi salah satu pemicunya. “Belum banyak yang tahu asal muasal penyakit ini. Saya rasa kurangnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan setempat jadi salah satu faktor utamanya,” katanya.

Perlu diketahui, angka pengidap HIV di Kota Semarang berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam kurun waktu tiga bulan ini bertambah 86 orang. Hal ini diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Tatik Suyarti.

“Sebelumnya, jumlah penderita HIV di Kota Semarang selama tahun 1993 hingga 2009 tercatat sebanyak 997 orang, 115 orang penderita AIDS, dan 25 orang di antaranya telah meninggal dunia,” katanya. (Rif).

14 Mei 2010

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggagas perlawanan terhadap gerakan antirokok dan tembakau,



Temanggung, Cybernews. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggagas perlawanan terhadap gerakan antirokok dan tembakau, yang saat ini disinyalir gencar dilakukan pihak asing melalui beberapa LSM di Indonesia. Langkah itu akan dimulai dari kalangan DPR RI, dengan membentuk kaukus fraksi-fraksi untuk melawan terhadap gerakan tersebut.

"Kita akan segera melakukan lobi-lobi politis dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI, untuk mewacanakan perlawanan terhadap gerakan antirokok," kata anggota DPR RI dari fraksi PKB sekaligus Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, usai pertemuan dengan konstituennya dalam rangka reses DPR RI, di Desa Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, Selasa (16/3).

Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa




1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

4. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan kehidupan yang demokratis itu, warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator

MUNASIR ALI
ILYAS RUCHIYAT
ABDURRAHMAN WAHID
A. MUSTOFA BISRI
A. MUHITH MUZADI

Sejarah Pendirian PKB




Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

PKB, Pencalonan Kholik- Heru Belum Final


Tarung Politik menjelang Pilkada Wonosobo 2 Agustus mendatang nampaknya mulai menghanngat. Kendati para partai pemenang pemilu masih bungkam dengan dalih melakukan loby politik. Peperangan dunia maya pengajuan calon mulai bermunculan. Hal ini membuat heboh warga kota dingin menjelang pergantian Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015. Dari pantaun beberapa bulan terakhir, muncul kampanye melalui forum jejaring sosial dunia maya Facebook. Diantaranya Wonosobo bergerak yang mengusung nama Muntohar ( saat ini wakil Bupati) bakal diusung menjadi calon bupati. Kemudian grup Wonosobo lebih baik yang mengusung pasangan Kholik Arif dan Heru Irianto menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Di grup lain ada nama Suhardi Hasyim atau akrab disapa Gembong disebut akan maju secara independen.Yang paling menghebohkan, adalah kemunculan grup Kholik-Heru, karena begitu grup ini muncul beberapa grup lain muncul dengan nama calon berbeda.



Saat dikonfirmasi Ketua PKB Cabang Wonosobo Muhammad Habban menyampaikan, bahwa hingga saat ini tubuh partai berlogo bumi diapit bintang sembilan tersebut belum menentukan mitra koalisi yang pasti dalam mengahadapi Pilkada mendatang. mengenai munculnya grup dalam facebook dinilai liar karena hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari DPP dan DPW PKB terhadap nama-nama yang mendaftar dalam penjaringan.

“ Kita tidak tahu masalah grup dalam fesbuk, siapa yang buat. Yang jelas hingga kini PKB belum menentukan mitra koalisi dan masih tahap komunikasi dengan seluruh partai,”katanya

Mengenai proses penjaringan, Kata Habban, hasil pendaftaran calon bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh PKB telah masuk tiga nama pendaftar. Yakni A Kholik Arif, Amiroh Zaetun serta Muhammad Albar. Ketiga nama tersebut telah dikirim ke DPP dan DPW PKB untuk mendapatkan rekomendasi.

“ Sampai saat ini, rekomendasi belum turun, soal pasangan siapa sama siapa juga belum jelas,”katanya

Selain menanyakan kepada PKB, wartawan koran ini juga mencoba menghubungi Abdul Kholik Sekretaris DPD Partai Golkar Wonosobo. namun sayang, beberapa kali di hubungi melalui ponsel serta lewat sms anggota DPRD dari partai beringin tidak memberikan tanggapan.

Sementara itu, gabungan partai kecil terdiri HANURA, GERINDRA, PKS, PKPB, Barnas, PPRN dan PKPI menghadapi Pilkada Kabupaten Wonosobo yang tinggal 3 bulan, namun sejumlah partai belum berani secara definitif mengusung calon. Gabungan partai gurem ini membangun koalisi dan telah dideklarasikan kemarin (30/4) di Dusun Binangun, Wringin Anom Kecamatan Kertek. dalam pertemuan tersebut gabungan partai kecil memunculkan beberapa kesepakatan salah satunya bakal mengusung calon sendiri karena jumlah perolehan suara gabungan partai kecil tersebut bisa mencapai 15 persen sesuai aturan yang disyaratkan.

Berbekal dari 61 ribu lebih suara sah pemilu 2009 setara dengan 15 persen inilah gabungan 8 partai politik tergabung dengan nama koalisi perubahan yaitu HANURA,GERINDRA,PKS,PKPB,Barnas,PPRN dan PKPI bersatu untuk siap mejadi pengusung balon Bupati dan Wakil bupati yang memenuhi kriteria koalisi perubahan,” jelas Taufik Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Wonosobo.

Agus Ahmad Ketua Partai Hanura menambahkan, bahwa berkumpulnya partai kecil ini untuk melakukan koalisi karena sejauh ini partai-partai menengah yang memiliki kursi belum ada yang berani mengajukan calon yang difinitif. Saat ditanya mengenai pasangan calon yang akan diajukan koalisi gabungan mengusung Trisunu-Mauludin.seperti yang santer beredar di masyarakat.

“ Kita memang udah melakukan komunikasi dengan Trisunu calon bupati dan Mauludin calon wakil Bupati, namun belum pasti kita masih lakukan koordinasi di koalisi ini,”katanya (rase)